Di Tengah Beras Mahal dan Stok Turun, Mentan Endus ada Mafia Impor
:
0
Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur. Dok. Ist.
EmitenNews.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengendus adanya kejanggalan dalam distribusi beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur. Temuan ada permainan mafia ini muncul di tengah keluhan pedagang terkait pasokan beras yang mulai menurun dan harga naik. Berdasarkan data Food Station Tjipinang, tercatat ada pengeluaran beras 11.410 ton hanya dalam satu hari, yakni pada 28 Mei 2025.
Dalam keterangan resminya di Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (3/6/2025), Mentan Andi Amran Sulaiman menilai tidak masuk akal ada pengeluaran sebesar 11 ribu ton lebih dalam sehari.
"Masuk akal enggak, ini 11 ribu keluar satu hari? Satgas pangan sudah turun, alasannya katanya salah hitung, koreksi, macam-macam alasannya," ujar Menteri Amran .
Kementan mencatat, stok beras di Food Station Tjipinang sebelumnya menunjukkan tren meningkat sejak 2024 di kisaran 30 ribu hingga 40 ribu ton, dan bahkan menyentuh angka 50 ribu ton pada 2025.
Data yang ada menunjukkan, arus distribusi masuk dan keluar beras di PIBC biasanya stabil di angka 2.000 hingga 3.000 ton per hari. Karena itu, Amran menilai angka 11.410 ton tidak wajar dan mempertanyakan penyebabnya. Terutama karena saat ini stok nasional dalam kondisi mencukupi, sampai 4 juta ton.
"Sekarang tidak ada lagi alasan untuk impor beras. Dulu ada alasannya, kalau stok Bulog kurang, impor. Apa mau minta impor dengan kondisi kita stok 4 juta ton? Dikeluarkan SPHP, apa jawabannya tadi? Untuk di-blending, untuk dicampur dengan beras lokal, baru dijual mahal," katanya.
Mentan mencurigai ada pihak yang secara sengaja memanipulasi laporan atau distribusi. Jelas, tindakan itu dapat dikategorikan sebagai sabotase terhadap upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan.
"Sekarang, kenapa dikatakan hari ini stok di Cipinang kurang dan harga naik? Aku buka datanya, ternyata ada anomali. Ini harus diluruskan. Jangan seenaknya kita menyampaikan. Ini bisa sebagai sabotase pemerintah. Sabotase data karena ada kepentingan pribadi," ucapnya.
Amran Sulaiman meminta Satuan Tugas (Satgas) Pangan Mabes Polri untuk menyelidiki kebenaran data tersebut. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang bermain di tengah upaya pemerintah dan petani dalam menjaga pasokan pangan.
"Ada middleman yang mempermainkan. Inilah terkadang kita sebut mafia. Jangan mempermainkan, kita setengah mati ini berproduksi. Kita setengah mati bantu petani," ujarnya.
Related News
Janji KPK, Bongkar Alur Perintah di Balik Suap HGB Summarecon (SMRA)
Gandeng PPA, Bank BSN Bidik Penguatan Bisnis dan Pembiayaan Syariah
DPD Heran, Anggaran Bayar Bunga Utang 2027 Hampir Setara Dana TKD
Fahd A Rafiq Lagi, Ke-3 Kalinya Politikus Golkar Ini Terjerat Korupsi
Tindak Tegas Karhutla, Menhut Ungkap Izin 26 Perusahaan Dibekukan
KPK Tetapkan 8 Tersangka, Ada Bos Summarecon dan Orangnya Menteri BPN





