EmitenNews.com - Pemerintah terus berupaya mengakselerasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) seluruh penjuru Indonesia. Salah satunya dengan menggandeng sejumlah kementerian, lembaga, BUMN, dan Badan Hukum Publik berkomitmen menyediakan layanan di MPP.


Sebanyak 17 instansi termasuk BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) sepakat meneken Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan MPP pada Selasa, 28 Juni 2022. Hadir pada acara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sebagai Menteri PANRB ad interim.


Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo mengaku, pihaknya akan ikut berkolaborasi, dan berkomitmen membantu mempercepat pembangunan MPP di seluruh penjuru tanah air.


”BPJAMSOSTEK salah satu bagian dari lembaga negara yang menyelenggarakan pelayanan publik. Konsen kami sejalan dengan harapan pemerintah yakni menghadirkan pelayanan lebih lengkap, lebih mudah, dan lebih cepat,” tutur Anggoro dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (1/7).


Kehadiran MPP seluruh kabupaten, dan kota Indonesia, akan mempermudah pekerja mendapat informasi jaminan sosial ketenagakerjaan, mendaftar menjadi peserta hingga melakukan pengajuan klaim. Di mana, pemerintah bertanggung jawab penuh menyediakan pelayanan publik berkualitas kepada warga negara sejak kelahiran sampai tutup usia. ”Pengurusan akta kelahiran, pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, pajak hingga surat kematian harus dapat diakses masyarakat secara praktis, dan sederhana,” tegas Ma’ruf. 


Penyelenggaraan MPP untuk membantu memperbaiki kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan investasi daerah. Oleh karena itu, MPP seyogyanya segera terbangun di seluruh Indonesia. ”Pada 2024 kita telah mencanangkan 100 persen MPP terbangun seluruh Indonesia, selain target kuantitatif, kualitas MPP juga tidak boleh luput dari perhatian, MPP telah berjalan, harus terus dievaluasi efektifitas maupun kesiapannya untuk menjadi MPP digital,” tambah Ma’ruf.


Sejalan arahan Wapres, Menteri PANRB ad interim Mahfud MD mengaku pelayanan publik melalui MPP mengalami peningkatan sejak awal diadaptasi di Indonesia pada 2017 silam. Pada awal pelaksanaan kebijakan MPP ditetapkan 4 MPP percontohan, DKI, Batam, Surabaya, dan Banyuwangi. Penyelenggaraan pelayanan publik melalui MPP mengalami peningkatan, dengan jumlah MPP beroperasi hingga Juni 2022 sebanyak 59 MPP. ”Kalau ditilik penyebaran berdasar provinsi ada 11 provinsi belum memiliki MPP. Kalau dilihat dari sebaran kabupaten kota, ada 449 kabupaten kota belum memiliki MPP,” urai Mahfud.


Mahfud meyakini pada 2024, pengoperasian MPP akan sesuai target yang dicanangkan presiden dan wakil presiden yakni tersebar hingga seluruh kabupaten dan kota. ”Selanjutnya sebagaimana arahan presiden, pada 2024 MPP sudah terbentuk seluruh kabupaten kota. 56 kota akan meresmikan MPP pada tahun ini,” ucap Mahfud.


Sementara itu, Kapala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Jakarta Kelapa Gading Erfan Kurniawan menerangkan pihaknya bergegas mewujudkan arahan Wapres mengenai MPP. Pihaknya akan membuka gerai layanan BPJAMSOTEK pada mal-mal wilayah operasional Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Jakarta Kelapa Gading. 


Selain untuk layanan pendaftaran pembayaran iuran atau layanan klaim, gerai di mal sekaligus sebagai tempat sosialisasi, dan edukasi program Jamsostek. Terutama mal-mal di Kelapa Gading pengunjungnya rata-rata segmen menengah atas. ”Sehingga kita bisa mengedukasi pengunjung untuk mendaftarkan pekerja rumah tangganya, seperti asisten rumah tangga, sopir, atau satpam rumah untuk mendapat perlindungan program Jamsostek,” cetus Erfan. (*)