Dalam catatan CSIS, risiko ketiga adalah meningkatnya pengangguran, terutama di kalangan usia muda dan terdidik.

Meski tingkat pengangguran terbuka relatif rendah, kualitas lapangan kerja dinilai memburuk karena sebagian besar penyerapan tenaga kerja terjadi di sektor informal.

Satu hal lagi, pemutusan hubungan kerja (PHK) terus meningkat. Sepanjang 2025, sekitar 80 ribu pekerja terpaksa kehilangan pekerjaan. Konsentrasi terbesar di Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah.

Deni mengungkapkan bahaya atas banyaknya pengangguran berusia muda dan terdidik. “Mereka melek digital, vokal, dan jika tidak terserap pasar kerja, bisa menjadi discontent yang sewaktu-waktu meletup seperti bom waktu.”

Risiko keempat berkaitan dengan potensi gejolak harga pangan dan energi. Meski inflasi umum masih terjaga, tekanan pada komponen volatile food terus meningkat, terutama menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

Lalu, gangguan produksi akibat bencana alam di sejumlah daerah juga berpotensi mendorong kenaikan harga pangan strategis seperti beras. Di sisi lain, volatilitas harga energi dinilai masih menjadi ancaman, seiring ketegangan geopolitik global dan stimulus besar yang dikeluarkan China.

Kenaikan harga energi dapat menekan inflasi domestik dan daya beli masyarakat jika tidak diantisipasi secara tepat.

Enam rekomendasi kebijakan kepada pemerintah untuk menghadapi berbagai risiko

CSIS menyampaikan sedikitnya enam rekomendasi kebijakan kepada pemerintah untuk menghadapi berbagai risiko tersebut.

Pertama, pemerintah diminta menjaga kebijakan fiskal dan moneter yang prudent dengan memprioritaskan pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar guna menjaga ekspektasi pasar di tengah guncangan eksternal dan risiko arus modal keluar.

Kedua, pemerintah perlu meningkatkan penerimaan pajak dan efisiensi belanja untuk mempersempit defisit, sekaligus memperpanjang tenor utang dan mengurangi ketergantungan pada surat utang jangka pendek yang berbiaya tinggi.

Ketiga, penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter perlu dilakukan melalui penyelarasan penerbitan obligasi, pembelian surat utang oleh bank sentral, serta kebijakan suku bunga tanpa mengorbankan independensi Bank Indonesia (BI).

Keempat, dukungan harus diarahkan pada sektor-sektor padat karya yang mengalami peningkatan PHK, disertai perluasan program pasar tenaga kerja aktif serta percepatan reskilling bagi pekerja muda dan terdidik yang rentan menganggur.

Kelima, penguatan perlindungan sosial, diversifikasi sumber impor, serta pembangunan cadangan strategis dinilai penting untuk meredam volatilitas harga pangan dan energi.

Keenam, pemerintah didorong memanfaatkan periode harga energi yang lebih rendah untuk mereformasi subsidi dan mengalihkan belanja ke investasi yang meningkatkan produktivitas serta mendukung transisi hijau. ***