EmitenNews.com - Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dimulai dan lebih didominasi oleh sektor keuangan. Namun kini, mulai bergerak menuju sektor riil dan arus utama perekonomian nasional.

Itu terlihat dari sektor industri halal yang mulai memainkan peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Gambaran tersebut tertuang dalam Catatan Akhir Tahun Ekonomi Syariah Wakil Rektor Universitas Paramadina sekaligus Ekonom CSED Indef, Dr. Handi Risza.

Handi menjelaskan, transformasi ekonomi syariah perlu tetap dijaga agar pada tahun 2026 nanti, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah tetap inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, Handi juga melihat potensi besar pada tahun 2026 yang didukung oleh kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai LPNK langsung di bawah Presiden, serta peluang strategis pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran sebesar Rp335 triliun.

Secara internasional, posisi Indonesia semakin kokoh. Handi memaparkan bahwa dalam State of the Global Syariah Economy (SGIE) Report 2024/2025, Indonesia berhasil mempertahankan posisi ketiga dunia dengan skor Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 99,9, meningkat 19,8 poin dari tahun sebelumnya.

"Capaian paling menonjol dalam SGIE 2024/2025 adalah keberhasilan Indonesia mencatat investasi halal tertinggi di dunia. Sebanyak 40 transaksi senilai USD1,6 miliar terealisasi sepanjang tahun 2023, meliputi sektor makanan halal, kosmetik, farmasi, teknologi halal, dan gaya hidup Muslim," ungkapnya.

Menurutnya, angka ini membuktikan kepercayaan investor yang tinggi sekaligus memperkuat peran Indonesia sebagai pusat investasi halal global.

Meski mencatat prestasi gemilang, Dr. Handi Risza mengingatkan adanya sejumlah Pekerjaan Rumah (PR) yang ditinggalkan tahun 2025. Ia menyoroti data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK 2025 yang menunjukkan ketimpangan antara pemahaman dan penggunaan produk syariah.

Handi menyebutkan bahwa tingkat literasi keuangan Syariah di Indonesia sudah mencapai 43,42%, namun tingkat inklusi keuangan syariah bertahan di angka 13,41%. Hal ini berarti masih terdapat 30,01% orang yang memahami keuangan syariah namun belum memanfaatkannya secara nyata.

"Perlu terobosan dan inovasi yang masif untuk mendekatkan informasi dan akses terhadap ekonomi dan keuangan Syariah kepada masyarakat hingga ke daerah-daerah," tegasnya. (*)