EmitenNews.com - Pemerintah siap mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Draft aturan mengenai pengembangan PLTN di Indonesia telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. Itu berarti  aturan berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) tersebut tinggal menunggu pengesahan kepala negara.

Dalam keterangannya kepada pers, Kamis (29/1/2026), Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan bahwa aturan berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) tersebut sejatinya tinggal menunggu pengesahan.

"Kan isunya suda di meja presiden ya, mungkin Pak menteri menyampaikan agar mohon ditandatangani atau dipercepat atau gimana nanti kita tinggal tunggu sih," ujar Dirjen Eniya di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Kementerian ESDM berharap agar Perpres yang mengatur mengenai pengembangan PLTN di Tanah Air itu dapat segera terbit. Dengan begitu kementerian yang dipimpin Menteri Bahlil Lahadalia itu, dapat segera menyiapkan aturan turunannya.

"Alhamdulillah kemarin Dewan Energi Nasional dengan ketua harian Menteri ESDM  sudah dilantik di depan Presiden. Nah Pak menteri juga menyampaikan tentang nuklir kan. Nah kita berharap bisa cepat turun perpresnya tapi kepmen turunannya pun sudah saya persiapkan," kata Eniya.

Sebelumnya, Eniya mengatakan bahwa pihaknya bersama sejumlah lembaga lainnya telah mulai menyusun draft aturan yang nantinya mengatur pembangunan PLTN di Tanah Air. "Kita sudah sepakat bahwa sesuai arahan Setneg, itu dalam bentuk perpres.”

Salah satu pasal krusial yang akan diatur dalam beleid tersebut adalah pembentukan Badan Tenaga Nuklir RI (NEPIO). Nantinya badan ini akan bertugas mengkoordinasikan seluruh proses pembangunan dan pengoperasian PLTN dari hulu hingga hilir.

Indonesia berencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) berkapasitas hingga 500 Mega Watt (MW). Hal tersebut tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) untuk periode 2025-2034.

Proyek PLTN dalam RUPTL nantinya akan dibangun di dua lokasi, yakni Sumatera dan Kalimantan, masing-masing berkapasitas 250 megawatt (MW).

Di Istana Presiden, Rabu (28/1/2026), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membeberkan peta jalan pengembangan PLTN sudah rampung. Sekarang, pemerintah tinggal mematangkan aspek kerja sama dengan investor luar negeri dan penyelesaian payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) soal pembangkit listrik tenaga nuklir.