EmitenNews.com - Pengembangan kebijakan yang tepat, termasuk kebijakan fiskal, menutup kesenjangan atau gap pengetahuan di angkatan kerja Indonesia. Karena itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berpendapat, alat fiskal harus terus dikembangkan. Mayoritas angkatan kerja di Indonesia lulusan Sekolah Dasar (SD), sebanyak 52,84 juta orang, atau setara 35,78 persen.

 

Dalam acara Indonesia-Europe Investment Summit 2023, di Jakarta, Kamis (30/11/2023), Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, alat fiskal harus terus dikembangkan agar kita mampu mengisi kesenjangan pengetahuan tersebut serta memastikan bahwa perekonomian akan didasarkan pada produktivitas dan inovasi.

 

"Untuk itu Indonesia mengeluarkan 20 persen dana dari Anggaran Pendidikan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan," ujar Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

 

Tahun ini, APBN mengalokasikan dana Rp608,3 triliun untuk pendidikan atau 20 persen dari kas negara. Alokasi tersebut meliputi Rp233,9 triliun belanja pemerintah pusat, Rp305 triliun Transfer ke Daerah, serta Rp69,5 triliun dana abadi pendidikan.

 

Kesenjangan pengetahuan di Tanah Air, penyebabnya menurut Sri Mulyani Indrawati,  bonus demografi yang belum disertai dengan pengetahuan dan kemampuan tinggi.