EmitenNews.com - Dedi Mulyadi muncul dengan kebijakan mengejutkan dalam memperbaiki tata kelola  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Barat. Mulai pekan depan, Gubernur Jabar itu berencana merombak total struktur perusahaan daerahnya dengan menyatukannya dalam satu sistem super holding.

KDM bertindak radikal untuk menghentikan praktik BUMD hantu yang hanya memiliki nama tanpa aktivitas, serta memutus tradisi penempatan tim sukses gubernur dalam jajaran direksi maupun komisaris perusahaan daerah.

"Sudah ada MoU. Seluruh BUMD di Jawa Barat akan digabungkan menjadi satu BUMD, di luar Bank Jabar Banten (BJB). Jadi nanti hanya ada dua, BJB dan satu BUMD holding. Tidak berantakan seperti sekarang,” ujar tegas Gubernur Dedi Mulyadi dalam diskusi Danantara Indonesia yang digelar Nagara Institute di Hotel Holiday Inn, Kota Bandung, Kamis (22/1/2026). 

Konsep yang diusung KDM itu, mengadopsi sistem Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia yang diterapkan di tingkat nasional. Ia menilai, konsolidasi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan aset strategis daerah senilai Rp4 triliun yang selama ini dianggap tidak menghasilkan keuntungan nyata bagi kas daerah.

Gubernur KD membedah salah satu praktik inefisiensi yang ditemukannya, yakni skema sewa mobil listrik oleh salah satu BUMD kepada pemerintah provinsi dengan nilai mencapai Rp350 juta per unit setahun. Dalam setahun menghabiskan Rp11 miliar lebih.

“Itu saya coret sekarang, karena bodohnya luar biasa. Tetapi BUMD-nya sampai sekarang enggak ada duit. Oleh BUMD tersebut, pendapatan yang Rp11 miliar itu dibikin lagi anak perusahaan baru. Untuk kamuflase agar uangnya lari," ucap Dedi.

Sampai di sini Kang Dedi menyindir fenomena pimpinan perusahaan daerah yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi namun gagal mengelola risiko finansial secara benar. Ia merujuk pada potensi kerugian hampir Rp6 triliun yang pernah mengancam Bank Jabar di masa lalu.

"Saya lebih baik dipimpin oleh orang bodoh tapi mengerti daripada orang pintar tapi tolol," ujar politikus Partai Gerindra tersebut.

Poin paling krusial dalam perombakan ini adalah komitmen Gubernur untuk menjauhkan BUMD dari intervensi politik. Dedi menyatakan tidak akan menjadikan jabatan direksi atau komisaris sebagai tempat penampungan bagi tim sukses yang membantunya saat pemilihan gubernur periode 2024-2029.

Pimpinan BUMD harus didasarkan pada profesionalisme dan netralitas karena orientasi perusahaan adalah finansial. Bukan politik.

Dengan menyatukan perusahaan daerah dalam super holding, Pemprov Jabar menargetkan pengelolaan aset yang lebih terarah, transparan, dan berorientasi pada hilirisasi ekonomi daerah guna memberikan kontribusi nyata bagi APBD Jawa Barat.

Dedi mengkritik fenomena gubernur yang biasanya pusing untuk menempatkan tim sukses. Yang terjadi, tim suksesnya dijadikan direktur BUMD ini, dan itu. 

“Nah, nanti ganti gubernur, ganti semua, ganti lagi. Finansial itu harus netral dari intervensi politik dan dari penempatan tim sukses dalam pengelolaan. Dan itu saya lakukan di Jawa Barat. Saya enggak mau itu," tutur mantan Bupati Purwakarta, yang juga Youtuber sukses itu. ***