EmitenNews.com - Tiga raksasa teknologi; Google, Meta, dan TikTok Rabu (11/11) mendesak parlemen Indonesia untuk mencabut usulan persyaratan agar platform daring memberikan kompensasi kepada penerbit berita karena menampilkan tautan ke artikel mereka. Pasalnya langkah tersebut dinilai akan mempersempit akses informasi di tanah air.

Ketiga perusahaan tersebut menyampaikan argumen itu dalam sidang DPR RI yang membahas mengenai revisi undang-undang hak cipta yang turut menetapkan aturan untuk kecerdasan buatan. Jika disahkan, Indonesia akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memasukkan kecerdasan buatan ke dalam undang-undang hak ciptanya.

Agung Pamungkas, yang memimpin urusan pemerintahan dan kebijakan publik Google di Indonesia, sebagaimana dilansir Biggo Finance, Kamis (12/11) mengatakan dalam sidang tersebut bahwa kewajiban pembayaran untuk menampilkan tautan penerbit akan membatasi cara masyarakat Indonesia mengakses berita.

Kepala kebijakan publik Meta Indonesia, Berni Moestafa, mengatakan mandat kompensasi tersebut membawa risiko bagi penerbit itu sendiri. Mengarahkan pembaca ke sebuah artikel tidak sama dengan mereproduksi atau menerbitkannya kembali, ujarnya, serta memperingatkan bahwa mereka "dapat kehilangan lalu lintas pembaca serta potensi pendapatan iklan dan langganan."

Noudhy Valdryno, selaku kepala kebijakan publik TikTok di Indonesia, memfokuskan perhatiannya pada ketentuan terkait kecerdasan buatan. Ia meminta para pembuat undang-undang untuk membatasi persyaratan pengungkapan hanya pada kasus di mana teknologi tersebut secara langsung menghasilkan konten, bukan sebagai alat bantu. Ia juga mendesak agar perlindungan "safe-harbour" tetap dipertahankan dengan alasan bahwa platform tidak dapat secara andal menetapkan siapa pemegang hak cipta atau lisensi yang berlaku.

Rancangan undang-undang ini memiliki preseden di luar negeri. Aturan perundingan Australia tahun 2021 menyebabkan Facebook sempat memblokir berita di layanannya, dan Google mengatakan pada tahun 2023 bahwa mereka akan menghapus tautan berita di Kanada karena undang-undang kompensasi yang serupa.(*)