EmitenNews.com - Pemerintah daerah nyaris tidak berdaya atas keberadaan Bandara khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). IMIP Private Airport di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah itu, menuai sorotan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin lantaran beroperasi tanpa petugas keamanan dan pengawas dari negara. Gubernur Sulteng Anwar Hafid sempat memprotes soal bandara yang rupanya berstatus internasional itu.

Gubernur Anwar Hafid mengaku sempat protes soal status Bandara IMIP menjadi internasional. Mantan anggota DPR RI itu, meminta pintu masuk tenaga kerja asing (TKA) di Sulteng hanya melalui Bandara Internasional Mutiara SIS Al-Jufri di Palu.

"Saya mengajukan protes kalau bisa bandara IMIP itu jangan dijadikan internasional. Kalau bisa pintu semua TKA itu masuk dari Palu, ibu kota Sulawesi Tengah," kata mantan Bupati Morowali dua periode itu.

Selama ini, operasional Bandara IMIP diawasi oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Karena itu, pemerintah daerah juga sulit untuk melakukan pengecekan karena bukan kewenangannya. 

"Agak sulit untuk masuk, pertama itu bukan kewenangan pemerintah daerah. Apalagi pemerintah daerah kabupaten dan kami selama ini fokus itu adalah melihat bandara yang ada di Morowali (Morowali Airport). Karena bandara kita di Morowali itu kan juga melayani tenaga kerja asing," katanya.

Sebelumnya, Bandara IMIP terungkap beroperasi tanpa petugas keamanan dan pengawas dari Negara. Hal itu terungkap setelah kunjungan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di lokasi tersebut.

"Negara hadir untuk menegakkan hukum, menegakkan regulasi, dan kita perbaiki semua hal-hal yang sudah kita lihat selama ini terjadi. Tidak boleh ada republik dalam republik," kata Sjafrie Sjamsoeddin, usai menghadiri Latihan Komando Gabungan (Kogab) TNI yang terintegrasi Tahun 2025 di kawasan Bandara PT IMIP, Morowali, dikutip dari Instagram Kemenhan RI, Kamis (20/11/2025).

Saat mendamping Menhan dalam kunjungan tersebut, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) turut mengungkap kondisi Bandara PT IMIP. Satgas PKH menyebut Bandara PT IMIP beroperasi tanpa adanya otoritas negara.

"Di Indonesia ada bandara yang tanpa ada otoritas negara. Bandara itu ada di kawasan industri Morowali atau PT IMIP. Tanpa adanya pihak keamanan, tanpa adanya pihak bea cukai, dan tanpa adanya pihak imigrasi," kata Satgas PKH dalam unggahan di akun Instagramnya @satgaspkhofficial, dikutip Rabu (26/11).

Satgas PKH menyebut Menhan sempat merasa ada yang aneh ketika tiba di Bandara PT IMIP. Aktivitas bandara dianggap rawan karena pesawat bebas keluar masuk tanpa adanya pengawasan.

"Banyak kerawanan terhadap bandara tersebut. Namun tidak ada otoritas negara, bebas keluar masuk tanpa adanya pengawasan ketat. Serasa ada negara dalam negara. Semua crew di Bandara PT IMIP bukan dari otoritas negara," ucap Satgas PKH dalam unggahan di akun Instagramnya @satgaspkhofficial itu.

Satgas PKH mengungkap, meski bandara tersebut dibangun menggunakan dana perusahaan. Namun, aktivitas bandara disebut tetap harus punya aturan yang mesti ditaati. ***