EmitenNews.com - Sebagai pemegang saham Bank Pembangunan Asia (ADB) terbesar keenam Indonesia aktif menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang, khususnya kepentingan nasional Indonesia melalui kehadiran pada Sidang Tahunan ADB.


"Indonesia berkepentingan agar program-program ADB saat ini dan arah reformasinya diletakkan dalam kerangka penguatan kemitraan dengan negara penerima manfaat, yang memungkinkan perencanaan program berdasarkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing negara, selain juga responsif terhadap tantangan global," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati selaku Gubernur ADB saat menghadiri Sidang Tahunan ADB ke-56 2-5 Mei 2023 di Incheon, Korea Selatan.


Pertemuan ini dipimpin Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Korea Selatan, Choo Kyungho yang mewakili tuan rumah dan dihadiri oleh para Menteri Keuangan dari negara-negara anggota ADB.


Saat ini, kerjasama ADB dengan Indonesia yang sedang berjalan nilainya berkisar USD 4,1 miliar, yang tersebar di berbagai sektor pembangunan. Salah satu hasil kerjasama Indonesia dengan ADB adalah dukungan untuk program peningkatan sumber daya manusia dalam bentuk kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan, pengembangan lapangan kerja bagi kaum muda, serta pengurangan angka gizi buruk anak (stunting). ADB juga membantu pembangunan sumber daya manusia di pedesaan dengan fokus pada pemberdayaan petani dan petambak kecil.


Sidang Tahunan ADB dibuka oleh Presiden Korea Selatan, Yoon Seuk Yeul yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa sebagai mitra utama dengan kemampuan produksi kelas dunia dan kapasitas produksi semi konduktor, baterai isi ulang, dan bio-industri, Korea Selatan akan aktif berpatisipasi membentuk rantai pasok bekerja sama dengan negara-negara Asia.


Korea Selatan berharap ADB membuat modalitas baru yang berfokus pada solidaritas dan kerja sama antar negara di kawasan. Dalam kaitan ini, dukungan Korea Selatan pada ADB secara finansial dan intelektual akan terus dilanjutkan.


Dalam pernyataan resminya di acara ADB Governors‘ Business Session dan Plenary, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan berbagai capaian perekonomian Indonesia dan juga kemajuan dalam pembahasan agenda prioritas ASEAN di jalur keuangan di bawah Keketuaan Indonesia.


Indonesia menekankan bahwa agenda Keketuaan ASEAN diprioritaskan untuk memberikan kontribusi terhadap pemulihan dan kesejahteraan di kawasan melalui sejumlah area penting seperti penguatan arsitektur kesehatan kawasan, keuangan transisi untuk mendukung transisi energi, dan penanganan kerawanan pangan.


Selanjutnya, Indonesia mendorong ADB agar terus meningkatkan dukungan bagi berbagai upaya pemulihan dan peningkatan daya tahan negara-negara di kawasan, dan juga bagi negara-negara kepulauan di Pasifik. Untuk itu, Indonesia mendorong ADB agar melanjutkan agenda reformasi guna meningkatkan kapasitasnya guna memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih efektif bagi negara-negara anggotanya.


Lebih lanjut, Menkeu Sri Mulyani menyuarakan pentingnya Multinational Development Banks (MDBs) seperti ADB untuk semakin meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan dukungan kepada negara-negara anggota yang membutuhkan di tengah kondisi ekonomi yang semakin menantang dan tidak menentu saat ini.


Menteri Keuangan juga didaulat sebagai pembicara dalam ADB Governors' Seminar: Policies To Support Asia's Rebound, untuk membahas berbagai kebijakan pemulihan kembali kawasan Asia pascapandemi, konflik geopolitik, risiko perubahan iklim, dan berbagai tantangan global lainnya.


Menteri Keuangan bertindak selaku panelis bersama Gubernur Bank Korea Rhee Chang Yong, Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman, Sekretaris Parlemen Negara untuk Menteri Federal Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman Niels Annen, dan Presiden ADB Masatsugu Asakawa.


Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan perlunya ADB mengambil bagian dalam upaya meningkatkan efektivitas kerja sama multilateral di tengah kondisi fragmentasi geopolitik dan ekonomi untuk memperkuat pemulihan di Asia. Menkeu mengingatkan bahwa saat ini dunia semakin terkoneksi dan guncangan ekonomi yang dialami suatu negara akan menimbulkan efek ke negara lainnya, sehingga hal tersebut perlu menjadi perhatian oleh pembuat kebijakan untuk secara bersama mengatasi tantangan global sekaligus menghindari perpecahan global.(*)