EmitenNews.com - Selama 2 bulan berjalan, Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras telah melaksanakan 45.715 pemantauan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, serta memberikan teguran tertulis kepada 987 pelaku usaha perberasan.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mengungkapkan pengawasan intensif ke semua lini pelaku usaha perberasan ini dilakukan agar harga beras di masyarakat dapat lebih terkendali.

"Impak positifnya kita lihat semenjak ada Satgas Pengendalian Harga Beras, harga beras medium dan premium di sebagian besar Zona HET telah mengalami penurunan. Termasuk Zona 3 telah ada penurunan harga, tapi masih perlu ada upaya lebih agar dapat mendekati HET, karena di sana ada tantangan geografis" kata Ketut di Jakarta pada Sabtu (27/12/2025).

Adapun penurunan harga beras, baik premium dan medium, sebelum dan sesudah ada pengawasan Satgas dapat dilihat dalam sajian data dari Panel Harga Pangan. Per 20 Oktober, Bapanas mencatat rerata beras premium secara nasional di Zona 1 masih di Rp 15.248 per kilogram (kg). Sementara Zona 2 dan 3 kala itu masing-masing berada di harga Rp 16.303 per kg dan 19.371 per kg.

Namun, per 24 Desember rerata harga beras premium secara nasional di Zona 1 menurun ke Rp 14.828 per kg atau telah menurun 2,75 persen dibandingkan rerata harga per 20 Oktober. Kemudian Zona 2 menjadi Rp 16.025 per kg atau turun tipis 1,7 persen dan Zona 3 mencatatkan penurunan yang signifikan hingga 7,51 persen menjadi Rp 17.916 per kg.

Idem pula pada rerata harga beras medium. Per 20 Oktober rerata harga beras medium Zona 1 masih berkisar di Rp 13.369 per kg, Zona 2 Rp 13.960 per, dan Zona 3 Rp 16.500 per kg. Setelah Satgas turun tangan, per 24 Desember rerata harga beras medium Zona 1 menjadi Rp 13.067 per kg, Zona 2 Rp 13.735 per kg, dan Zona 3 Rp 15.566 per kg.

Mengenai strategi untuk mengatasi tantangan geografis di Zona 3 seperti Papua, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Syahardiantono yang didapuk menjadi Ketua Pengarah Satgas menuturkan pihaknya telah membantu distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Optimalisasi gudang filial telah dilaksanakan, sehingga distribusi ke daerah yang sulit terjangkau mulai dapat diatasi.

"Tentu kita sadari biaya angkut transportasi beras di Papua bisa cukup tinggi, bahkan bisa dua kali lipat. Ini karena kondisi geografis dan topografi dengan kontur pegunungan, sehingga akses moda transportasi yang dapat menembus itu sangat terbatas," ungkap Komjen Syahardiantono.

"Sampai hari ini, rekan-rekan Satgas di sana telah berhasil membantu distribusi beras SPHP ke 32 gudang filial yang tersebar di Papua Raya. Harapannya masyarakat Papua Raya dapat menikmati beras SPHP sesuai harga yang telah ditetapkan untuk Zona 3 yakni Rp 13.500 per kilogram," ujarnya.

Ini merupakan wujud kontribusi Satgas Pengendalian Harga Beras terhadap penyaluran beras SPHP di wilayah Papua Raya yang memiliki tantangan geografis. Dengan adanya dukungan tersebut, realisasi distribusi beras SPHP di wilayah Papua meningkat cukup pesat.

Pada 19 Oktober sebelum Satgas terbentuk, realisasi beras SPHP untuk Bulog regional Papua Pabar masih berada di angka 11.162 ton. Setelah ada dukungan pendampingan Satgas, realisasi sampai 24 Desember meningkat eksponensial sebesar 71,35 persen menjadi 19.126 ton.

Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menuturkan berkat kolaborasi apik dari seluruh pihak yang terlibat dalam Satgas, harga beras pun telah menurun. Ia pun menyatakan komitmen untuk meneguhkan peran pemerintah sebagai pengendali harga beras. Menurutnya, kunci utama yang perlu dibenahi adalah distribusi pasokan beras.

"Aku ucapkan terima kasih kepada Satgas. Capaian ini agar terus menerus mampu kita jaga bersama. Tidak ada alasan harga beras tinggi dan melebihi HET. Stok beras kita besar. Bulog punya stok cadangan beras 3,5 juta ton. Ini tertinggi. Masyarakat harus menikmatinya dengan harga beras yang baik," kata Amran.

Orang nomor satu di Kementan dan Bapanas itu pun meminta untuk terus menjaga ritme kerja yang sudah progresif seperti saat ini. Pemantauan dan pengawasan ke produsen, distributor, toko besar, dan ritel modern harus terus dilakukan secara intensif. Pemerintah pastikan kinerja Satgas akan terus diperkuat untuk mendukung pengawasan dan pengendalian harga beras.(*)