EmitenNews.com - Panen padi petani tetap mendapat prioritas pemerintah. Karena itu, meski memutuskan mengimpor beras sebesar 2 juta ton pada tahun 2023, pemerintah memastikan tetap akan melakukan penyerapan beras petani dengan maksimal. Pemerintah mengungkapkn impor beras dijalankan untuk menutupi kekurangan stok.

 

Dalam keterangannya di Perum Bulog Kanwil Jakarta, Kamis (6/3/2023), Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan, pemerintah memiliki prioritas menyerap beras dalam negeri, meski izin impor beras sudah keluar. Impor beras ini dilakukan hanya untuk menutupi kekurangan.

 

“Sekarang semua yang kami kerjakan adalah fokus di dalam negeri, impor itu hanya untuk melengkapi jika kekurangan," ujar Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi.

 

Pada importasi 500.000 ton beras akhir 2022, harga gabah dan beras di tingkat petani tidak terganggu. Untuk itu, Bapanas meminta masyarakat tidak hanya fokus terhadap importasi 2 juta ton yang direncanakan dimulai pada tahun 2023.

 

Pemerintah berencana kembali mengimpor beras di tahun ini sebanyak 2 juta ton. Rencana ini tertuang dalam surat penugasan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang ditandatangani oleh Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi.

 

Selain itu, Perum Bulog dan Bapanas mendistribusikan bantuan sosial atau bansos beras, kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Setiap keluarga akan mendapatkan jatah bansos beras 10 kg.

 

"Hari ini kami bersama Dirut Bulog dan PT Pos dan beberapa mitra strategis untuk mempersiapkan penyaluran bantuan pangan berupa beras,” ujar dia.

 

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyampaikan bahwa pada pelepasan program Bantuan Pangan ini Bulog menyediakan beras untuk alokasi 3 bulan penyaluran yang dilaksanakan sejak Maret 2023.

 

Dipastikan pengalokasian tersebut untuk melayani kebutuhan penyaluran beras kepada 21,3 juta penerima atau sebanyak 213.530 ton per alokasi. Dengan begitu nantinya akan disalurkan sebanyak 640.590 ton untuk 3 bulan alokasi.