EmitenNews.com - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), menyampaikan sejumlah kritik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah. Salah satu yang disorot tajam adalah kebijakan hilirisasi dan ketergantungan berlebihan pada sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan.

Kritik tersebut dilontarkan JK saat menyampaikan pidato kunci pada acara Sarasehan Ekonomi “Jalan Baru Ekonomi Indonesia: Evaluasi dan Rekonstruksi Strategi Pembangunan Indonesia”, yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas) di Makassar, Senin (15/12/2025).

Dalam paparannya di acara yang digelar dalam rangka Dies Natalis ke-77 Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unhas di Arsjad Rasjid Lecture Theater, Kampus Unhas, Wapres RI ke-10 dan ke-12 ini menilai struktur ekonomi Indonesia masih terjebak dalam perangkap negara berpendapatan menengah (middle income trap).

Untuk mencapai target Indonesia Emas, menurutnya, pendapatan nasional harus meningkat hingga empat kali lipat agar dapat masuk kategori negara berpendapatan tinggi.

“Kalau kita ingin Indonesia Emas, maka pendapatan per kapita harus di atas USD 15.000. Artinya ekonomi kita harus naik sekitar empat kali lipat dari sekarang,” ujar JK.

Namun, JK mengingatkan bahwa upaya tersebut terhambat oleh kesalahan kebijakan ekonomi, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam.

Ia menilai insentif fiskal seperti tax holiday justru lebih banyak diberikan kepada sektor pertambangan, bukan kepada sektor manufaktur yang memiliki nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, dan transfer teknologi.

“Kesalahan terbesar kita adalah memberikan insentif besar kepada sektor sumber daya alam, seperti nikel dan batu bara. Padahal seharusnya insentif itu diberikan ke sektor manufaktur,” tegasnya.

JK juga mengkritik kebijakan hilirisasi yang dinilai belum sepenuhnya memberi manfaat bagi rakyat.

Ia menyebut sebagian besar industri pengolahan nikel justru dikuasai pihak asing, sementara dampak lingkungan dan kerugian fiskal ditanggung negara.