EmitenNews.com - Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), serta pelaku industri terus mengembangkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk memperbanyak opsi instrumen pembayaran bagi masyarakat.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Fillianingsih Hendarta, menyampaikan bahwa pengembangan KKI bertujuan menyediakan berbagai alternatif pembayaran tertunda (deferred payment) yang bersifat saling terhubung (interoperable) dan inklusif.

"Tujuannya adalah menyediakan berbagai alternatif untuk deferred payment. Jadi masyarakat mempunyai alternatif alat pembayaran yang semakin beragam," ujarnya dalam konferensi pers usai Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (19/8/2026).

Fillianingsih menjelaskan bahwa implementasi KKI akan dibagi ke dalam tiga tahap utama. Tahap pertama difokuskan pada bentuk kartu digital yang berfungsi sebagai sumber dana (source of fund) untuk transaksi QRIS. Tahap kedua mencakup penggunaan kartu digital untuk transaksi pembayaran daring (online), sementara tahap ketiga adalah penerbitan kartu fisik.

Saat ini terdapat delapan lembaga keuangan yang menjadi pendorong utama (first mover) dalam pengembangan KKI, yaitu BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Bank Permata, Bank Mega, serta BSI yang akan mengembangkan KKI berbasis syariah.

Dengan konsep interoperable, seluruh mesin Electronic Data Capture (EDC) nantinya dapat menerima berbagai jenis KKI. BI juga membuka kesempatan bagi seluruh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), baik bank maupun non-bank, untuk menjadi penerbit KKI sepanjang memenuhi persyaratan.(*)