Karyawan Terjaring OTT KPK, Summarecon (SMRA): Kami Komitmen Hormati Proses Hukum

EmitenNews.com — Merespons operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap karyawan PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), manajemen perseroan menegaskan pihaknya berkomitmen untuk menghormati proses hukum di KPK.
Berdasarkan keterbukaan informasi SMRA yang dipublikasikan Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Jumat (10/6), manajemen SMRA mengakui bahwa telah terjadi OTT yang dilakukan KPK terhadap karyawan SMRA, Oon Nusihono, pada 2 Juni 2022.
Penangkapan itu terkait adanya dugaan tindak pidana suap terhadap mantan Walikota Yogyakarta mengenai IMB Apartemen Royal Kedhaton di Yogyakarta. Saat ini kasus tersebut masih dalam proses pemeriksaan di KPK.
"Perusahaan berkomitmen menghormati proses hukum yang tengah berlangsung di KPK, dan siap bekerja sama dengan seluruh pihak terkait agar proses hukum dapat segera terselesaikan dengan baik," ujar General Manager Corporate Communications SMRA, Cut Meutia.
Manajemen SMRA menyebutkan kronologi dari kasus ini, SMRA memiliki lahan yang direncanakan untuk pembangunan Apartemen Royal Kedhaton di Yogyakarta, namun pada 2 Juni 2022 terjadi OTT terhadap Oon Nusihono. Selanjutnya, pada penggeledahan tanggal 6 Juni 2022 di kantor perseroan yang berlokasi di Jakarta Timur terjadi penyitaan uang sebesar Rp41 juta, dan KPK akan mendalami mengenai kepemilikan dan peruntukannya.
Perlu diketahui, pembangunan Apartemen Royal Kedhaton masih dalam tahap perencanaan dan dalam tahap evaluasi studi kelayakan proyek. "Kejadian (OTT) tersebut tidak berdampak bagi operasional dan keuangan perseroan. Tidak terdapat informasi dan kejadian material yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha dan harga saham perseroan," sebut manajemen SMRA.
Related News

Kasus Korupsi Proyek KA Kemenhub, KPK Periksa Bupati Pati Sudewo

Kasus Chromebook Kemendikbud, Polisi Sudah Tahu Posisi Jurist Tan

Awal Pekan, Kualitas Udara Jakarta Tidak Sehat, Ke-2 Terburuk di Dunia

Distribusi BBM Telah Mencapai 15.345 Titik, LPG 269.096 Titik

Hasil Cek Lapangan; 1,9 Juta KPM Tak Layak Terima Bansos

KPK Ungkap Pansus Haji DPR Bikin Ciut Nyali Oknum Kemenag