Kasus Korupsi Cukai di Pelabuhan Bebas Bintan, KPK Ungkap Kerugian Ratusan Miliar Rupiah
:
0
KPK ungkap Kasus Korupsi Cukai di Pelabuhan Bebas Bintan, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. dok. SINDOnews.
EmitenNews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengaturan barang kena cukai di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan wilayah Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Berdasarkan perhitungan sementara kerugian negara akibat dugaan tindak pidana korupsi tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. Komisi Antirasuah sudah menetapkan tersangka.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin (27/3/2023), mengungkapkan, dalam pengaturan barang kena cukai berupa kuota rokok, diduga adanya penetapan dan perhitungan yang fiktif. "Timbul kerugian keuangan negara dari sisi penerimaan cukai, pajak pertambahan nilai dan pajak daerah hingga mencapai ratusan miliar rupiah."
Sejauh ini penyidik KPK telah menetapkan tersangka, namun belum diumumkan karena penyidik masih melakukan pengumpulan alat bukti. KPK sedang melakukan pengumpulan alat bukti, antara lain dengan melakukan pemanggilan berbagai pihak sebagai saksi, termasuk penggeledahan di beberapa lokasi.
"Jika pengumpulan alat bukti kami anggap telah tercukupi maka identitas tersangka, konstruksi dugaan perbuatan pidana, dan pasal yang disangkakan akan kami sampaikan kepada publik," ujarnya.
Satu hal, KPK memastikan proses penyidikan dilakukan secara transparan. Komisi antirasuah itu mengajak publik untuk mengawal dan membantu proses penyidikan dengan memberikan informasi yang relevan terkait kasus tersebut.
Related News
Tenang! DPR Janji Pembahasan RUU Perampasan Aset Rampung Tahun Ini
Rusia Tawarkan Teknologi Drone hingga Pengolahan Limbah ke Indonesia
Kabut Asap Karhutla, Batal 43 Penerbangan dari Jakarta ke Kalimantan
Kasus Korupsi Penerimaan Mahasiswa Baru Unsoed, Ada Peran Mulyono
35 Pesawat Asing 8 Negara, Perkuat Penanganan Karhutla di Indonesia
Larang Buka Lahan dengan Cara Bakar, Menteri LH Siapkan Sanksi Tegas





