EmitenNews.com -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) di tahun 2024 dapat jatah APBN sebesar Rp146,98 triliun. Dana sebesar ini bisa menjadi salah satu sumber utama rujukan bagi swasta atau BUMN Karya untuk mendapatkan kontrak kerja.

Menteri PUPR , Basuki Hadimuljono menjelaskan aggaran sejumlah Rp146,98 triliun tersebut belum termasuk terusan dari Inpres Jalan Daerah yang rencananya akan dialokasikan sebesar Rp15 triliun. Selain itu anggaran ini juga belum termasuk untuk pembangunan daerah otonomi baru di 4 provinsi di Papua sebesar Rp11 triliun.


Basuki menjelaskan target prioritas pembangunan infrastruktur pada tahun 2024 antara lain pembangunan 23 unit bendungan (1 bendungan baru 7 on-going, 15 selesai). Lalu pembangunan irigasi seluas 4.000 hektar serta rehabilitasi dan peningkatan irigasi seluas 38.000 hektar.

"Lalu untuk pembangunan jalan tol melalui dukungan pemerintah sepanjang 19,36 km dan pembangunan jalan tol melalui BUJT /pihak lain sepanjang 526,77 km," ujar Basuki dalam keterangannya, Rabu (17/8).


Kementerian PUPR tahun depan juga ditargetkan melakukan pembangunan dan peningkatan SPAM (Saluran Penyedia Air Minum) dengan kapasitas 2.985 liter/detik. Kemudian penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional ( KSPN ) dan kegiatan strategis lainnya seluas 352 Ha. Serta pembangunan 2.585 unit rumah susun, 45.872 unit bantuan rumah swadaya, dan pembangunan PSU 820 unit perumahan MBR.

"Kita juga akan melanjutkan program padat karya dengan target serapan sebanyak 309 ribu tenaga kerja pada tahun 2024," lanjut Basuki.

Menteri Basuki juga mengungkapkan bahwa Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp35,376 triliun.


"Untuk anggaran IKN yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR pada tahun 2022 sebesar Rp5,246 triliun, pada tahun 2023 Rp26,672 triliun. Jika ditambah dengan anggaran 2024 totalnya menjadi Rp65,568 triliun," katanya.