EmitenNews.com - Salahkan Bahlil Lahadalia dalam kisruh penyaluran LPG 3 kilogram. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu meminta agar polemik pemangkasan distribusi elpiji untuk masyarakat miskin itu, tidak dikaitkan ke siapa pun. Mantan menteri investasi menyebutkan, jika ada kesalahan, itu adalah kesalahan pihaknya.

"Jadi nggak usah dipersalahkan siapa-siapa, jadi kesalahan kami kalau itu ada salah. Kalau itu ada kelebihan itu adalah kebenaran pemerintah," kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Dengan gagah Bahlil Lahadalia juga merespons Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco yang mengatakan kebijakan itu bukan perintah Presiden Prabowo Subianto. Bahlil mengatakan kebijakan pemangkasan distribusi sudah ada sejak 2023.

"Semuanya adalah kebijakan yang sudah kita kaji secara mendalam. Sebenarnya ini barang sudah jadi dari 2023, dengan hasil ada audit dari KPK bahwa ada penyalahgunaannya dari oknum-oknum pengecer," ujarnya.

Sekali lagi Menteri Bahlil meminta agar polemik tidak diperpanjang. Menurut dia, kesalahan itu tidak usah disampaikan ke siapa-siapa. “Kami Kementerian ESDM yang harus mengambil alih tanggung jawab dan memang tanggung jawabnya itu untuk melakukan perbaikan penataan perintah dan bapak presiden wajib untuk tidak boleh ada masyarakat mendapatkan yang tidak tepat."

Seperti diketahui, mulai 1 Februari 2025, pemerintah memangkas penyaluran LPG 3 kg. Elpiji gas melon itu, tak sampai tingkat pengecer, yang artinya penyaluran hanya sampai pangkalan. Tidak sampai ke pengecer, atau warung kelontong seperti selama ini.

Akibatnya, terjadi kekacauan di lapangan. Warga yang kebingungan karena tak lagi menemui gas melon di warung. Mereka sampai antre panjang di pangkalan, yang lokasinya jauh dari kediaman mereka. Bahkan seseorang berusia 62 tahun dilaporkan meninggal setelah kelelahan mengantre.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kondisi masyarakat antre panjang tersebut bukan kelangkaan tabung gas LPG 3 kg.

"Kelangkaan LPG itu nggak ada. Karena semua kebutuhan dari tahun 2024 ke 2025, volumenya sama, dan kami siapkan sekarang," kata Bahlil kepada wartawan di kawasan Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/2/2025).

Menurut Bahlil pemerintah sedang merancang aturan agar status para pengecer bisa diubah menjadi pangkalan supaya masyarakat bisa mendapatkan harga yang sesuai saat membeli langsung di pangkalan.