EmitenNews.com - Bank Tabungan Negara (BBTN) menyiapkan ekspansi penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Itu sebagai dukungan terhadap Program Tiga Juta Rumah yang diusung pemerintah. BTN melihat potensi besar penyaluran KPP di Yogyakarta seiring pertumbuhan UMKM sektor perumahan, dan sektor-sektor pendukung, dan turunan lainnya .

Direktur Commercial Banking BTN Hermita mengatakan, Yogyakarta menawarkan potensi besar untuk penyaluran KPP karena selama ini berkontribusi cukup konsisten terhadap portofolio Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi BTN, terutama segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

“Dalam dua tahun terakhir, pertumbuhan KPR subsidi Yogyakarta terus meningkat secara konsisten. Selain itu, BTN melihat Yogyakarta memiliki potensi sinergi besar antara kebutuhan rumah masyarakat, dukungan pemerintah daerah, dan keberadaan banyak pengembang rumah subsidi yang aktif,” tutur Hermita dalam Acara Sosialisasi & Akad KPP di Yogyakarta, Minggu, 9 November 2025.

Hermita menilai, Yogyakarta memiliki karakteristik ekonomi yang unik dan stabil, ditopang sektor pendidikan, pariwisata, dan UMKM tumbuh seimbang, dan saling mendukung. Selain itu, penduduk berusia muda di Yogyakarta terus meningkat, sehingga memicu permintaan terhadap hunian dengan biaya terjangkau. “Itu didukung ketersediaan lahan untuk pengembangan perumahan di wilayah sekitar kota Yogyakarta, seperti Sleman, Bantul, dan Kulonprogo,” ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) DIY juga mencatat, selama beberapa dekade terakhir terjadi pergeseran struktur ekonomi Yogyakarta dari sektor primer (pertanian) ke sektor tersier atau jasa, dan sektor sekunder (industri atau manufaktur) sehingga menyumbang pertumbuhan ekonomi daerah yang positif. Seiring pertumbuhan ekonomi konsisten itu, Yogyakarta dinilai cukup menjanjikan bagi sektor properti. Itu memicu permintaan terhadap bahan bangunan, furnitur, jasa konstruksi, dan jasa lainnya terkait perumahan yang mayoritas merupakan UMKM. 

“BTN melihat ekosistem sektor perumahan di Yogyakarta, mulai dari developer lokal, pelaku usaha bahan bangunan seperti semen, cat, keramik, dan lain-lain, hingga kontraktor kecil sangat potensial untuk menjadi penerima manfaat KPP, seiring peningkatan aktivitas pembangunan rumah subsidi, dan rumah swadaya masyarakat,” imbbuh Hermita.

Hermita menjelaskan, sebagian dari para pelaku usaha tersebut sebelumnya telah menjadi nasabah BTN untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BTN, terutama terlibat dalam rantai pasok proyek perumahan, dan nasabah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Sejahtera, utamanya pelaku usaha kecil membeli rumah subsidi sebagai hunian pribadi. “Program KPP diharap memperluas jangkauan pembiayaan kepada mereka yang berperan langsung dalam ekosistem perumahan rakyat,” ujarnya.

Sebelumnya, Hermita mengatakan BTN berharap dapat menjadi penyalur terbesar untuk KPP dari total anggaran senilai Rp130 triliun. Untuk menopang upaya itu, BTN telah melakukan beberapa langkah strategis, di antaranya pelatihan intensif tenaga pemasaran (sales force) mengenai fitur, skema, dan manfaat KPP agar mampu menjelaskan secara tepat kepada masyarakat. Kemudian, integrasi sistem digital untuk mempercepat proses pengajuan dan verifikasi data.

Lalu, BTN melakukan kolaborasi lintas divisi, terutama antara unit KPR, KUR, dan pembiayaan perumahan untuk memastikan pendekatan yang terpadu. Selain itu, kata Hermita, BTN menawarkan program insentif dan monitoring kinerja sales agar penyaluran lebih efektif. Saat ini BTN menawarkan suku bunga yang menarik untuk program KPP hanya sekitar 5,99 persen hingga Desember 2025. “BTN juga memperkuat jaringan dengan pemerintah daerah, asosiasi pengembang, dan koperasi perumahan untuk memperluas basis penerima KPP,” ujarnya.

Pada kesempatan sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait merasa senang karena banyak masalah perumahan rakyat di Yogyakarta bisa diselesaikan. Misalnya, UMKM butuh tambahan modal bisa diselesaikan oleh Bank BTN dan Bank BPD DIY. "Masalah menyangkut developer, dan kontraktor bisa diselesaikan. Bank BPD DIY juga diharap membuka counter pelayanan agar rakyat dibuat mudah dan cepat," imbuh Ara.

Ara menuturkan masalah bunga juga terselesaikan dengan bisa memberikan bunga kompetitif sehingga UMKM, developer dan kontraktor bisa merasakan program sebelumnya belum ada. "Mereka bisa meminjam sampai Rp20 miliar. Jadi, tidak harus lahir orang kaya baru tapi pengusaha UMKM yang lahir dari Yogyakarta," imbuh Ara.

"Kita jangan bangga menjadi penerima bansos yang terus meningkat. Kita harus bangga kalau ada kelas bawah atau menengah bisa naik kelas lahir dari proses pembangunan dan program ini. Itu yang harus dilakukan," ungkap Ara.

Sementara itu, Staff Khusus Kepresidenan Muhammad Qadari mengatakan pembangunan rumah subsidi pada tahun sebelumnya mencapai 200 ribu, dan saat ini mencapai 350 ribu. Sedangkan perbaikan perumahan mencapai 400 ribu unit. ”Kami bersama Pak Ara melihat langsung penyaluran FPLP di Banyumas secara langsung. Program itu, tidak hanya mengandalkan dana APBN namun CSR. Diharapkan program itu, bisa meningkat menjadi 700 ribu sampai 1 juta, dan industri properti bisa menjadi penopang ekonomi nasional.

Qodari menambahkan di Jogjakarta bagaimana jurus ekosistem untuk membangun perumahan, untuk menyelesaikan masalah-masalah perumahan dipraktekan, dan ditunjukkan oleh Menteri Ara. ”Langsung di depan Pak Wagup dan para Bupati dan Wali Kota ya. Ekosistem itu didalamnya ada pengembang, ada perbankan, ada developer, ada toko bangunan, ada masyarakat yang akan membeli rumah. Itu satu. Yang kedua, sekaligus Pak Ara buka praktek. Klinik, klinik apa? Klinik perumahan."

Hal terpenting, kata Qadari menyelesaikan masalah-masalah perumahan. Bahkan, ada komunikasi langsung antara perbankan dengan calon konsumen dan berjanjian. ”Mereka Besok hari Senin ketemu jam delapan, dan saling bertukar alamat. Jadi, pemerintah khususnya Kementerian Perumahan dalam monitoring KSP telah menjalankan program yang berpihak kepada rakyat, dan bukan cuma berpihak, tapi cepat dan tuntas 90 persen permasalahan diselesaikan dengan klinik perumahan,”. 

Pada acara sosialisasi & akad KPP yang diselenggarakan di Sportarium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tersebut, BTN menggelar penawaran produk KPP BTN kepada para tamu undangan, yakni developer, kontraktor, toko bangunan, dan UMKM. Selain itu, digelar pula sejumlah booth yang menawarkan produk, layanan BTN baik untuk funding maupun transaksi, dan toko-toko bangunan mitra strategis BTN.

“Yogyakarta menjadi langkah awal bagi BTN untuk memulai ekspansi KPP ke daerah-daerah potensial lainnya, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dari segi pertumbuhan sektor perumahan dan UMKM, ketiga daerah tersebut menunjukkan tren positif baik dari sisi permintaan hunian maupun kegiatan UMKM sektor konstruksi, dan bahan bangunan,” pungkas Hermita. (*)