Ia pun merasa kebingungan apakah barang-barang yang sudah dimiliki perusahaannya harus dibuang percuma.
"Pelaksanaan ASO (analog switch off) akan inkonstitusional kalau dipaksakan. Toh', pemerintah sendiri belum siap. Proses analog switch off harus dihentikan," ucapnya.
Lombok TV sejauh ini, lanjut dia, sudah memiliki siaran analog maupun digital. Hanya saja, dengan proses ASO, untuk siaran digital harus melepas izin televisi analog yang sudah mendapat izin untuk 10 tahun.
Dia menjelaskan bahwa salah satu infrastruktur penting dalam proses migrasi ke TV digital adalah perangkat multipleksing (MUX). Namun hal itu tidak memiliki cantolan baik dalam UU Penyiaran maupun UU Cipta Kerja.
Dengan pemaparan demikian, Yogi mengingatkan kembali, permohonan uji materiil kini telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung.
"Kami berharap, ke depannya penyelenggaraan multipleksing dan TV digital apabila sudah diatur melalui undang-undang, dapat memperhatikan dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggara penyiaran televisi lokal," kata Yogi.
Related News
Salam Fest 2024 Maluku, Konsistensi BI Perkuat Ekonomi Syariah
Perluas Pasar, Pemerintah Jadikan Maroko Sebagai Hub Afrika
Pembangunan JTTS Rampung 2024, Ini Optimisme Hutama Karya
Wujudkan Ketahanan Pangan, Bapanas Harap Jangan Hanya Konsumsi Beras
PTPP Tuntaskan Proyek Bendungan Tiu Suntuk Paket II Rp1,4 Triliun
Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga Pangan