LPS Sudah Bayar Klaim Penjaminan Simpanan Senilai Rp2,82 Triliun

Sejak beroperasi 2005 hingga Oktober 2024 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah membayarkan klaim penjaminan simpanan nasabah sebesar Rp2,82 triliun
EmitenNews.com - Sejak beroperasi 2005 hingga Oktober 2024 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah membayarkan klaim penjaminan simpanan nasabah di 137 bank yang dicabut izin usahanya hingga sebesar Rp2,82 triliun
"Total simpanan Rp2,82 triliun yang dibayarkan LPS tersebut terdiri dari simpanan di bank umum sebesar Rp202 miliar. Selanjutnya, Bank perekonomian rakyat (BPR) dan BPR syariah (BPRS) sebesar Rp2,62 triliun, dari total rekening sebanyak 413.397 rekening," papar Direktur Group Riset LPS, Seto Wardono di acara LPS Media Workshop 2024 di Bandung, Minggu (1/12/2024).
Kemudian, selama tahun 2024 sampai dengan 31 Oktober 2024, LPS telah melakukan penanganan simpanan terhadap 15 bank yang dicabut izin usahanya. Dengan rincian, total simpanan yang telah dibayarkan oleh LPS sebanyak Rp735,26 miliar dari total rekening sebanyak 108.116 rekening.
Kegiatan workshop media nasional tersebut dilakukan LPS guna mendukung penguatan literasi ekonomi praktisi media. Acara lain mengenai konsep pendapatan nasional, inflasi, neraca pembayaran, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, pemanfaatan data statistik keuangan, data perbankan dan lainnya.
“Harapannya, dengan pemahaman konsep ekonomi makro ini para praktisi media dapat memberikan informasi dan pencerahan kepada masyarakat tentang kebijakan-kebijakan ekonomi dari pemerintah secara komprehensif. Selain itu juga dapat menyampaikan pesan-pesan yang memang menjadi fokus lembaga atau regulator di negara Indonesia, termasuk dari LPS," ujar Seto.(*)
Related News

Pemerintah Berencana Tanggung Pajak Pekerja Hotel dan Restoran

IHSG Ditutup Melonjak 1,06 Persen ke Level 7.937

Bank Raya (AGRO) Rilis Fitur Baru Buat Komunitas!

Kemendag Panggil Manajemen, Klarifikasi Penutupan Gerai Gold’s Gym

PT Sele Raya Temukan Cadangan Migas Baru di Sungai Anggur Selatan-2

IHSG Menguat 0,71% di Sesi I, Infrastruktur dan Energi Pimpin Kenaikan