EmitenNews.com - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) saat ini tengah mengarungi transisi struktural yang signifikan setelah pengalihan 51,57% saham pengendali kepada PT Danantara Asset Management (DAM) di bawah koordinasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara per Januari 2026. Meskipun emiten ini secara konsisten mencatatkan Average Revenue Per User (ARPU) atau pendapatan rata-rata yang dihasilkan dari setiap pelanggan, tertinggi di industri, data primer dari laporan Form 20-F kepada otoritas bursa Amerika Serikat menunjukkan adanya risiko yang harus dicermati melalui proses due diligence atau uji tuntas yang mendalam. 

Risiko tersebut meliputi investigasi Securities and Exchange Commission (SEC) dan Department of Justice (DOJ) Amerika Serikat terkait dugaan pelanggaran Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), regulasi anti-penyuapan internasional serta ancaman disrupsi dari teknologi satelit Starlink. Di tengah inefisiensi biaya operasional yang membuat margin laba sebelum bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi (EBITDA) tertinggal dari pesaing, langkah spin-off atau pemisahan unit bisnis fiber ke dalam PT Telkom Infrastruktur Indonesia (TIF) menjadi tumpuan utama untuk membuka potensi valuasi aset yang selama ini tersembunyi.

Sentralisasi Kuasa di Bawah Naungan Danantara

Transisi tata kelola menuju BPI Danantara menandai pergeseran besar dalam cara pemerintah mengelola aset strategisnya, di mana DAM kini bertindak sebagai pengelola mayoritas saham Seri B Telkom. Perubahan ini menciptakan struktur pengawasan ganda yang melibatkan Danantara dan entitas induk operasional, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), yang berpotensi memperumit proses pengambilan keputusan strategis. 

Bagi investor publik, sentralisasi ini menghadirkan risiko kebijakan dividen mengingat Danantara kini memegang otoritas penuh atas manajemen laba emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terdapat ketidakpastian apakah arus kas akan diprioritaskan untuk belanja modal infrastruktur 5G atau ditarik untuk menopang kebutuhan fiskal negara. Koordinasi yang ketat antar berbagai lembaga ini menjadi sangat krusial guna menghindari benturan mandat yang dapat merugikan nilai pemegang saham minoritas.

Ancaman Satelit dan Erosi Dominasi Pasar Tradisional

Lanskap kompetisi Telkom kini tidak lagi terbatas pada sesama operator terestrial, melainkan merambah ke teknologi satelit orbit rendah seperti Starlink yang menawarkan layanan Direct-to-Cell atau koneksi langsung ke ponsel tanpa memerlukan menara transmisi. Dalam laporan resminya, Telkom mengakui bahwa teknologi ini merupakan ancaman material yang dapat memaksa perusahaan melakukan perang harga, terutama di wilayah terpencil yang selama ini menjadi sumber pendapatan premium Telkomsel. 

Fenomena ini diperparah oleh dominasi layanan Over-the-Top (OTT), layanan komunikasi pihak ketiga melalui jaringan internet seperti WhatsApp yang terus menggerus pendapatan dari panggilan suara dan SMS konvensional. Akibatnya, kontribusi pendapatan seluler terhadap pendapatan konsolidasi terus mengalami penurunan secara bertahap dalam tiga tahun terakhir.

Efisiensi Operasional dan Tantangan Margin Keuntungan

Meskipun Telkomsel masih memimpin pasar dengan angka ARPU sebesar Rp43,4 ribu, efisiensi operasional perusahaan masih menjadi catatan kritis dalam analisis fundamental ini. Metrik EBITDA Margin Telkom yang berada pada level 45 persen menunjukkan bahwa perusahaan kurang lincah dalam mengelola biaya dibandingkan XL Axiata yang mampu mencapai margin 50 persen. 

Beban operasional ini semakin tertekan oleh melonjaknya ancaman keamanan siber yang mencapai 699,2 juta serangan pada tahun 2024, memaksa perusahaan mengalokasikan sumber daya lebih besar untuk perlindungan data. Selain itu, adanya kewajiban regulasi untuk berbagi infrastruktur pasif seperti menara dan saluran kabel kepada kompetitor melalui mekanisme B2B (bisnis-ke-bisnis) turut melemahkan keunggulan kompetitif fisik yang selama ini dimiliki Telkom.

Awan Gelap Investigasi Hukum Internasional

Sebagai emiten yang terdaftar di bursa internasional, Telkom menghadapi pengawasan ketat dari regulator Amerika Serikat, termasuk investigasi terkait kepatuhan terhadap Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). 

Investigasi yang dilakukan oleh SEC dan DOJ terkait keterlibatan unit bisnis Telkom Infra dalam proyek menara BTS 4G BAKTI menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan bagi investor. Risiko ini mencakup potensi sanksi finansial yang berat hingga kewajiban untuk menyajikan kembali (restatement) laporan keuangan periode sebelumnya jika ditemukan pelanggaran material dalam pengakuan pendapatan atau praktik akuntansi. Kondisi ini mempertegas bahwa transparansi tata kelola bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga kepercayaan pasar global.

Penilaian Valuasi Relatif Terhadap Kompetitor Sektoral

Data per Januari 2026 menunjukkan bahwa saham TLKM diperdagangkan pada rasio harga terhadap laba atau Price-to-Earnings (P/E) sebesar 14,2x, yang secara relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata industri sebesar 15,9x serta kompetitor utamanya seperti Indosat (15,5x) dan XL Axiata (18,1x). 

Meskipun dari sisi Enterprise Value to EBITDA (EV/EBITDA), rasio yang mengukur nilai perusahaan terhadap laba operasional, TLKM sedikit lebih premium di level 5,1x dibandingkan rata-rata industri 4,8x, keunggulan mutlak bagi investor terletak pada Dividend Yield sebesar 4,80%. Tingginya imbal hasil dividen ini jauh melampaui Indosat (2,10%) dan XL Axiata (1,50%), menjadikannya daya tarik utama bagi pemodal yang mencari stabilitas arus kas, meski rasio harga terhadap nilai buku atau Price-to-Book (P/B) Telkom berada di level 2,3x yang mencerminkan valuasi aset yang cukup dihargai tinggi oleh pasar.

Kesimpulan Due Diligence bagi Investor