EmitenNews.com - Ada sebuah paradoks yang semakin sulit diabaikan dalam ekosistem penelitian modern. Seorang peneliti dapat menghabiskan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk merumuskan masalah, membangun hipotesis, mengumpulkan data, melakukan eksperimen, menggunakan laboratorium, menjalankan analisis statistik atau komputasi, menulis manuskrip, menjalani peer review, dan melakukan berbagai revisi. Setelah seluruh proses tersebut selesai, peneliti masih dapat dihadapkan pada biaya tambahan untuk menerbitkan hasil penelitiannya, terutama melalui Article Processing Charge (APC).

Pertanyaannya bukan semata-mata apakah APC mahal atau murah. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah siapa yang seharusnya menanggung biaya produksi dan distribusi pengetahuan ilmiah?

Pertanyaan ini menjadi semakin penting ketika pemerintah secara bersamaan mendorong peningkatan produktivitas publikasi, kualitas penelitian, kolaborasi internasional, hilirisasi, dan dampak riset. Peneliti diminta menghasilkan penelitian yang semakin banyak dan berkualitas, tetapi sistem pendanaan belum selalu memastikan seluruh rantai produksi pengetahuan dapat ditanggung secara adil.

Dalam penelitian eksperimental, misalnya, biaya penelitian dapat mencakup bahan, instrumen, laboratorium, perjalanan, pengumpulan data, perangkat lunak, dan tenaga pendukung. Dalam penelitian komputasi, biaya dapat berupa perangkat keras, cloud computing, perangkat lunak, dan pengolahan data. Di atas semua itu terdapat biaya yang sering tidak terlihat, yaitu waktu intelektual peneliti. Setelah semua sumber daya tersebut digunakan, peneliti dapat kembali berhadapan dengan biaya publikasi.

Inilah paradoksnya bahwa peneliti menghasilkan pengetahuan, tetapi dalam sistem tertentu peneliti juga harus membayar agar pengetahuan tersebut dapat disebarluaskan.

Saya tidak berpendapat bahwa penerbit tidak membutuhkan biaya. Pengelolaan editorial, administrasi jurnal, peer review, penyuntingan, produksi artikel, DOI, pengarsipan, platform digital, dan preservasi memang membutuhkan sumber daya. Persoalannya bukan apakah publikasi memiliki biaya, melainkan siapa yang membayar biaya tersebut dan apakah mekanismenya menciptakan ketimpangan dalam partisipasi ilmiah.

Pengetahuan sebagai Infrastruktur Publik

Ilmu pengetahuan memiliki karakteristik yang berbeda dari barang konsumsi biasa. Ketika sebuah temuan telah dihasilkan, penggunaan pengetahuan tersebut oleh satu orang tidak menghilangkan kemampuan orang lain untuk menggunakannya. Penelitian juga memiliki spillover effects, yaitu manfaat sebuah penelitian dapat menyebar ke pendidikan, industri, pemerintahan, teknologi, dan masyarakat (Scarrà & Piccaluga, 2022).

Karena itu, negara memiliki alasan kuat untuk memperlakukan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari infrastruktur publik.

Budapest Open Access Initiative sejak 2002 telah mendorong agar literatur ilmiah tersedia secara bebas melalui internet (Chan, 2002). Namun open access tidak berarti publikasi tidak memiliki biaya. Biaya tetap ada, tetapi biaya tersebut dapat ditanggung melalui berbagai mekanisme sehingga tidak harus dibebankan kepada pembaca atau penulis secara individual.