EmitenNews.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan kabar gembira. Setelah tiga bulan berturut-turut mengalami defisit Menkeu, mengumumkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) surplus Rp4,3 triliun.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hal tersebut di sela-sela menjelaskan kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) tahun 2026, dalam rapat paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan III, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

"Realisasi APBN 2025 setelah mengalami defisit 3 bulan Januari-Maret, pada April mengalami turn around atau perubahan. Bulan April mengalami surplus sebesar Rp4,3 triliun," kata Sri Mulyani Indrawati.

Penting diketahui, surplus APBN ini berarti pendapatan negara lebih besar dibanding jumlah pengeluaran atau belanja negara. 

Tercatat bahwa pendapatan negara mencapai Rp810,5 triliun atau 27% dari target, sedangkan belanja negara terealisasi sebesar Rp806,2 triliun atau 22,3% dari target.

Sri Mulyani menyebutkan, dengan fakta seperti itu, jelas menunjukkan di tengah masa transisi, APBN 2025 tetap mampu berfungsi optimal dalam menunjang pelaksanaan program prioritas pemerintah yang dirasakan oleh rakyat.

Keseimbangan primer surplus Rp173,9 triliun dan posisi kas negara surplus Rp283,6 triliun dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Total kas negara disebut berada di atas Rp600 triliun.

"APBN tetap akan dijaga menjadi instrumen shock absorber, menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat dan menopang daya beli masyarakat, serta mendorong dunia usaha," kata Sri Mulyani.

Seperti diketahui pemerintah telah menarik utang baru senilai Rp250 triliun hingga Maret 2025 untuk menambal defisit APBN. Jumlah itu setara dengan 40,6% dari target penarikan utang tahun ini sebesar Rp775,9 triliun.

"Realisasi pembiayaan tetap sesuai yang direncanakan atau on track yaitu mencapai Rp250 triliun atau 40,6% dari target APBN 2025 yang sebesar Rp775,9 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual, Kamis (24/4/2025).

Penarikan utang negara akan dilakukan secara hati-hati

Menteri Sri Mulyani memastikan penarikan utang baru akan terus dilaksanakan secara hati-hati dan terukur dengan memperhatikan outlook dari defisit APBN, serta ketersediaan likuiditas pemerintah dan mencermati dinamika pasar keuangan.

"Pemerintah akan terus mengoptimalkan peranan instrumen APBN sebagai shock absorber dan sekaligus mengakselerasi pencapaian target pembangunan melalui berbagai kebijakan," ucap Sri Mulyani.

APBN 2025 tercatat sudah defisit sebesar Rp104,2 triliun atau 0,43% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit itu baru 16,9% dari target yang telah ditetapkan dalam APBN 2025.

Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibandingkan jumlah pengeluaran pemerintah. Meski begitu, dari sisi keseimbangan primer tercatat masih surplus Rp 17,5 triliun dan posisi kas surplus Rp 145,8 triliun dalam bentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Tercatat pendapatan negara sampai Maret 2025 terkumpul Rp516,1 triliun atau 17,2% dari target APBN. Pendapatan itu berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Belanja negara mencapai Rp620,3 triliun atau 17,1% dari pagu APBN. Belajar negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat yakni belanja K/L dan belanja non K/L, serta transfer ke daerah. ***