EmitenNews.com - Kejarlah para penunggak pajak dan pengusaha curang di Indonesia. NEXT Indonesia Center mengapresiasi ketegasan Menteri Keuangan memburu 200 penunggak pajak besar yang memiliki nilai tunggakan mencapai Rp60 triliun. Ketegasan itu membunyikan sinyal positif penegakan hukum. NEXT ingatkan ada kebocoran penerimaan negara melalui praktik curang pencatatan ekspor-impor atau trade misinvoicing.

Dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (27/9/2025), peneliti NEXT Indonesia Center Sandy Pramuji mengatakan langkah itu memberikan sinyal positif penegakan hukum di bidang perpajakan. Dari situ diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus menambah penerimaan negara.

Satu hal, penegakan hukum di bidang pajak tersebut harus dijalankan secara konsisten, adil, dan tanpa pandang bulu terhadap semua wajib pajak. Jangan sampai ada pilih kasih. Dengan tidak adanya diskriminasi dalam penindakan, kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dapat terjaga.

Menurut Sandy Pramuji, ada kebocoran penerimaan negara yang tidak kalah besar melalui praktik curang dalam pencatatan ekspor-impor atau trade misinvoicing.

Trade misinvoicing merupakan perbedaan catatan nilai komoditas antara negara yang mengekspor dengan negara yang mengimpor komoditas tersebut.

Terdapat dua jenis misinvoicing yaitu under- invoicing (volume atau nilai ekspor yang dicatat di Indonesia lebih rendah dibandingkan catatan negara mitra dagang), serta over- invoicing (catatan di Indonesia lebih tinggi dibandingkan catatan negara mitra).

"Kedua bentuk kecurangan ekspor dan impor ini jelas merugikan keuangan negara dan merusak integritas sistem perdagangan," ujar Sandy Pramuji.

Dalam penelusuran data ekspor- impor Indonesia dengan negara mitra selama periode 2014-2023, NEXT Indonesia menemukan nilai potensi misinvoicing yang mengejutkan.

Total nilai misinvoicing ekspor Indonesia ke negara mitra capai USD654 miliar

Total nilai misinvoicing ekspor Indonesia ke negara mitra mencapai USD654,5 miliar selama satu dekade tersebut. Sedangkan nilai potensi misinvoicing impor dari negara mitra mencapai USD720 miliar.

Secara total, potensi nilai misinvoicing ekspor dan impor Indonesia selama 10 tahun tersebut sebesar USD1.374,5 miliar, atau sekitar Rp21.992 triliun

Dengan demikian, setiap tahun terdapat dana gelap sekitar Rp2.200 triliun yang lolos dari bea dan pajak, atau menyelinap pergi ke luar negeri.

“Ini adalah potensi nilai perdagangan gelap yang sebagian besar merupakan indikasi keuntungan perusahaan yang tidak dilaporkan atau penghindaran kewajiban fiskal yang seharusnya masuk ke kas negara,” ujar Sandy Pramuji.

Sandy menjelaskan terkait selisih data ekspor-impor yang timbul akibat under- invoicing maupun over-invoicing, yang merupakan potensi pendapatan negara yang hilang. Umumnya, perbedaan ini terjadi karena adanya upaya menghindari pajak dan cukai, mencuci uang hasil kejahatan, hingga menyembunyikan keuntungan di luar negeri.

Penting dicatat, pemberantasan praktik illicit financial flow melalui trade misinvoicing bisa mendatangkan penambahan penerimaan negara yang signifikan, bahkan melampaui angka Rp60 triliun yang sedang dikejar dari 200 entitas pengemplang pajak.

Upaya menutup celah trade misinvoicing ini juga berdampak jangka panjang, yaitu meningkatkan kemandirian fiskal, mencegah capital flight, serta memastikan kekayaan dari ekspor sumber daya Indonesia benar-benar kembali ke Tanah Air untuk kemakmuran rakyat.

Karena itu, pemerintah harus menindak tegas segala bentuk penghindaran kewajiban fiskal, baik yang terjadi di dalam negeri maupun melalui celah perdagangan lintas negara. Pengemplang pajak dan pelaku manipulasi perdagangan harus sama-sama diperlakukan adil di mata hukum. Tanpa pandang bulu.