EmitenNews.com - Operasi Wirawaspada yang digelar 7 - 11 April 2026,  menindak 346 warga negara asing (WNA). Dari 346 WNA yang diduga melanggar keimigrasian ini, Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat, terbesar dari Tiongkok, sebanyak 183 orang. Operasi Wirawaspada 2026 itu, memeriksa warga negara asing dari 36 negara.

Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menyebutkan, dari 346 WNA yang diduga melanggar keimigrasian ini, sebanyak 183 WNA berasal dari Tiongkok (RRC). Kemudian, disusul Pakistan 21 orang dan Nigeria 20 orang, lalu Jepang sebanyak 13 orang.

“Jenis pelanggaran paling banyak ditemukan adalah penyalahgunaan izin tinggal, sebanyak 214 kasus atau sekitar 61 persen dari total pelanggaran,” kata Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Ditjen Imigrasi bertugas melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap WNA yang ada di Indonesia dan yang masuk ke Indonesia.

Operasi Wirawaspada 2026 yang dilaksanakan Ditjen Imigrasi secara berkala setiap tahunnya sebagai bagian dari kegiatan penegakan hukum keimigrasian guna memastikan terlaksananya kebijakan “selective policy”.

“Hanya orang asing yang memberikan manfaat bagi negara dan tidak membahayakan keamanan, serta ketertiban umum yang berhak berada di wilayah Indonesia, dan juga memastikan bahwa izin tinggal orang asing tersebut diperoleh dan digunakan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Guna memastikan selective policy tersebut, Ditjen Imigrasi telah melakukan sebanyak 2.449 kegiatan pada Operasi Wirawaspada 2026 yang dilaksanakan serentak di seluruh satuan kerja keimigrasian. Seluruhnya 151 yang berada di wilayah Indonesia.

Pelanggar keImigrasian yang ditindak, di antaranya penyalahgunaan izin tinggal, memberikan keterangan tidak sesuai, dan berbagai macam pelanggaran hukum yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah Indonesia.

Hasil operasi menunjukkan, selain penyalahgunaan izin tinggal, juga ditemukan 24 kasus overstay, 17 investor fiktif. Lainnya, berbagai pelanggaran administratif, seperti tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan atau alamat tidak sesuai izin tinggal.

WNA yang terjaring operasi tersebut sedang menjalani pemeriksaan dan akan dilakukan pengembangan serta melanjutkan proses hukum keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditjen Imigrasi, terus bekerja sama dengan seluruh pihak terkait dalam menjaga keamanan negara dan terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan.

“Direktorat Jenderal Imigrasi senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kinerja penegakan hukum keimigrasian dan menindak seluruh pelanggaran keimigrasian untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat melalui berbagai upaya-upaya penegakan hukum di bidang keimigrasian,” kata Hendarsam.

Pada Operasi Wirawaspada 10-12 Desember 2025, Ditjen Imigrasi menjaring 220 WNA yang diduga melanggar keimigrasian. Negara dengan jumlah pelanggaran tertinggi Tiongkok sebanyak 114 orang, Nigeria 16 orang dan India 14 orang.

Sesuai fungsi keimigrasian yang telah diamanatkan dalam undang-undang, dengan semangat Imigrasi untuk Rakyat, yang berarti bahwa setiap kebijakan, pelayanan, pengawasan dan penindakan yang dilaksanakan Ditjen Imigrasi akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, juga menjaga keamanan negara, serta mendukung kemajuan Rakyat Indonesia. ***