IDXINDUST

 0.00%

IDXINFRA

 0.00%

IDXCYCLIC

 0.00%

MNC36

 0.00%

IDXSMC-LIQ

 0.00%

IDXHEALTH

 0.00%

IDXTRANS

 0.00%

IDXENERGY

 0.00%

IDXMESBUMN

 0.00%

IDXQ30

 0.00%

IDXFINANCE

 0.00%

I-GRADE

 0.00%

INFOBANK15

 0.00%

COMPOSITE

 0.00%

IDXTECHNO

 0.00%

IDXV30

 0.00%

ESGQKEHATI

 0.00%

IDXNONCYC

 0.00%

Investor33

 0.00%

IDXSMC-COM

 0.00%

IDXBASIC

 0.00%

IDXESGL

 0.00%

DBX

 0.00%

IDX30

 0.00%

IDXG30

 0.00%

ESGSKEHATI

 0.00%

IDXSHAGROW

 0.00%

KOMPAS100

 0.00%

PEFINDO25

 0.00%

BISNIS-27

 0.00%

ISSI

 0.00%

MBX

 0.00%

IDXPROPERT

 0.00%

LQ45

 0.00%

IDXBUMN20

 0.00%

IDXHIDIV20

 0.00%

JII

 0.00%

IDX80

 0.00%

JII70

 0.00%

SRI-KEHATI

 0.00%

IDXLQ45LCL

 0.00%

SMinfra18

 0.00%

KB Bukopin
Sinerco

Pansus BLBI DPD RI Tegaskan Penjualan Bank BCA Kepada Farallon Capital Rugikan Negara

25/09/2022, 13:30 WIB

Pansus BLBI DPD RI Tegaskan Penjualan Bank BCA Kepada Farallon Capital Rugikan Negara

EmitenNews.com—Penjualan 51 persen saham pemerintah di Bank Central Asia (BCA) (BBCA) melalui program divestasi kepada konsorsium Farallon Capital pada 2002 lalu sangat tidak tepat dan terlalu murah.


Penjualan saham murah ini diduga kuat atas intervensi Badan Moneter Internasional (IMF) yang pada akhirnya justru merugikan negara triliunan rupiah.


Hal ini disampaikan Ketua Pansus BLBI DPD RI, Bustami Zainudin disela-sela Rapat dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2003-2008, Burhanudin Abdullah Harahap di Gedung Nusantara III Jakarta, pada Kamis (22/9) lalu.


Burhanudin Abdullah hadir memenuhi undangan Pansus BLBI DPD RI untuk didengar pendapatnya terkait divestasi BCA beberapa waktu lalu.


Hadir dalam rapat ini yakni, H. Sukiryanto (Wakil Ketua Pansus BLBI); H. Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim (Wakil Ketua Pansus BLBI), Ajbar (Wakil Ketua Pansus BLBI); KH. Ir. Abdul Hakim, M.M (Anggota Pansus BLBI); dan Hardjuno Wiwoho (Staf Ahli Pansus BLBI).


Melansir siaran pers yang diterima emitennews.com , Minggu (25/9) disebutkan bahwa, dalam Rapat kali ini, Pansus BLBI menyampaikan beberapa pertanyaan kunci terkait pengucuran BLBI, penjualan BCA pada 2003 dan kemungkinan moratorium obligasi rekap ex BLBI yang merugikan negara hingga ribuan triliun rupiah.


Bustami dalam pernyataannya memaparkan, konteks pembelian 51% saham BCA pada tanggal 31 Desember 2002 , dimana value asset BCA berdasarkan laporan keuangan auditor independen tercatat Rp 117 Triliunan.


Namun saat transaksi penjualan Saham BCA yang patut diduga terjadi suatu rekayasa intelektual dalam buku BCA ada Obligasi Rekap Pemerintah yang senilai Rp 60 Triliunan yang ditempatkan oleh Menkeu RI tersebut.


Padahal, saham pemerintah yang dimiliki 93% berasal dari pemilik saham BCA lama, yakni Anthony Salim.


Hal tersebut sebagai sisa pelunasan utang Fas BLBI-nya yang Rp 33 Triliun hanya mampu membayar Rp 8 Triliun saja.


Dengan demikian, harga saham BCA 93% = Rp 25 Triliunan, sehingga sesungguhnya value BCA tahun 2003 saat dijual dalam posisi profit atau keuntungan Rp 4 Triliunan. 


Rinciannya, riil net value BCA = Rp 60 Triliun + Rp 25 Triliun + Rp 4 Triliun = Rp 89 Triliunan.


Namun anehnya, transaksi penjualan 51% saham BCA kepada Farallon (owner PT. Djarum, Budi Hartono) hanya dengan harga Rp 5 Triliun saja.


Menurut Bustami, transaksi ini sangat janggal. Sebab, BCA menerima Bunga Obligasi Rekap Pemerintah Rp 7 Triliunan sejak tahun 2003 sampai tahun 2009. Hal ini diakui oleh Direktur BCA, Subur Tan.


“Atas pengakuan tersebut, ditemukan fakta suatu kejanggalan kasus kerugian keuangan negara senilai Rp 49 Triliun (subsidi Bunga OR ex BLBI + Rp 89 Triliun (nilai BCA tahun 2003 di luar profit BCA yang diterima oleh Budi Hartono sebagai pemegang saham pengendali BCA sejak tahun 2003) = Rp 138 Triliunan. Bagaimana menurut saudara?” tanya Bustami.


Menjawab pertanyaan tersebut, Burhanudin Abudllah Harahap mengatakan, pada dasarnya, perusahaan-perusahaan yang diserahkan kepada BPPN oleh bank direncanakan akan diserahkan atau dijual kepada pemilik lama.


IMF menyarankan, agar bank-bank itu untuk dijual ke pemilik lama meski akhirnya akan mengalami kerugian 30%. Sebab, jika dijual ke pemilik baru harganya akan lebih murah.


Author: Rizki

user-default

Mohammad Akbari

27/09/2022, 10:02 WIB

Kadang saya bingung dengan politisi; Sering membuat statement dalam konteks waktu yang keliru. Situasi yang dihadapi pemerintah pada 1998 - 2002 itu luar biasa beratnya. Jadi ketika masih ada investor m***k saat itu saja sudah sangat bagus. Tentu berbeda

user-default

Petugas Kebenaran

27/09/2022, 09:35 WIB

Ini informasinya terbalik nih. Faralon itu yang menjual sahamnya. Gelagatnya ini Pansus DPD ini modus mencari perkara dan ujung-ujungnya pemerasan. Wartawan media ini juga bodoh mau diperalat politisi abal-abal dan tidak mempelajari kebenarannya terlebih