EmitenNews.com - Pemerintah terus memperkuat perbaikan tata kelola sektor perkebunan nasional pada komoditas kelapa sawit, kakao, dan kelapa guna meningkatkan daya saing pasar serta perlindungan terhadap pelaku usaha domestik. Langkah strategis ini diambil demi memberikan kepastian iklim investasi sekaligus mendongkrak penerimaan negara secara berkelanjutan di Indonesia.

Penguatan tata kelola komoditas unggulan tersebut berfokus pada efisiensi pembiayaan, kepastian hukum perdagangan luar negeri, dan penerapan sertifikasi lingkungan. Kebijakan ini diarahkan agar manfaat pertumbuhan ekonomi sektor perkebunan dapat dirasakan secara lebih luas oleh seluruh pemangku kepentingan nasional.

"Pesan yang ingin kami sampaikan itu adalah ketahanan ekonomi nasional itu harus berujung pada kesejahteraan petani," kata Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo dalam acara International Conference and Expo on Palm Oil and Others 2026 di Jakarta, pada Kamis (5/11/2026)

Pada pilar pembiayaan, pemerintah menjalankan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 yang memperluas mandat Badan Pengelola Dana Perkebunan dari kelapa sawit ke komoditas kakao dan kelapa. Kebijakan tersebut mencakup program peremajaan tanaman, penyediaan sarana prasarana, penguatan kelembagaan, serta pendampingan teknis bagi para petani di lapangan.

Sementara itu pada pilar transparansi, pemerintah mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 yang mengatur mekanisme ekspor melalui Data Sistem Informasi sejak 1 Juni 2026. Pengawasan digital ini dilakukan untuk mencatat volume dan nilai transaksi ekspor komoditas strategis secara akurat guna mencegah praktik transfer pricing dan under invoicing.

Pemerintah juga mendorong peningkatan nilai tambah komoditas perkebunan di dalam negeri melalui implementasi program mandatori biodiesel B50 sejak Juli 2026. Langkah hilirisasi ini diterapkan guna memperkuat kemandirian energi nasional, menekan ketergantungan impor bahan bakar fosil, serta mengurangi emisi karbon secara signifikan.

Wamenko Dradjad menegaskan bahwa Indonesia berpotensi besar memimpin pasar komoditas global jika didukung kolaborasi pemangku kepentingan. "Tujuannya agar perkebunan kita semakin kokoh, semakin kuat, dan saya selalu percaya Indonesia dengan klimatologi yang sangat kondusif, dengan tanah yang sangat subur, kita sebenarnya sangat berpotensi untuk menjadi pemenang globalisasi di bidang perkebunan," pungkasnya.(*)