EmitenNews.com - Bank BUMN yang berfokus pada pembiayaan perumahan, PT Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk (BBTN), berencana melakukan aksi korporasi dan sedang memproses rencana penambahan modal dengan skema hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau  rights issue .

 

Direktur Utama BTN, Haru Koesmahargyo menyampaikan, penerbitan  rights issue  melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) itu masih diproses untuk dilaksanakan pada tahun ini.

 

"Rencana itu (rights issue) masih di 2022, prosesnya sudah membuat kajian sebagai BUMN dan emiten, kita memperhatikan betul menunggu keputusan pemerintah, rencana masih dalam proses," ungkap Haru.

 

Sebagai catatan, sebelumnya BTN mengusulkan besaran target dana  rights issue  senilai Rp 3,3 triliun, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya Rp 5 triliun. "Namun dari berbagai audiensi, termasuk dengan Kementerian Keuangan kami mengajukan usulan alternatif dua, di mana  rights issue  akan diturunkan jadi Rp 3,3 triliun, terdiri dari hak pemerintah 60% sebesar Rp 2 triliun dan publik 40% sebesar Rp 1,3 triliun," kata Haru dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (9/9/2021).

 

Dia mengatakan, apabila alternatif opsi kedua ini diambil, maka kapasitas penyaluran KPR yang semula 1,2 juta unit dalam 5 tahun menjadi 1 juta unit dalam 5 tahun. Haru mengatakan, hasil  rights issue  nantinya akan memperkuat struktur permodalan BTN dengan menjaga rasio CAR di atas minimum regulator pada kondisi yang normal yaitu 15,25%.

 

"Dana  rights issue  digunakan sepenuhnya untuk penyaluran kredit, khususnya kredit perumahan. Saat ini BTN memiliki 90% dari total portofolio di perumahan dan 70% adalah KPR, dan ini (dana  rights issue) akan digunakan untuk penyaluran KPR selama 5 tahun," bebernya.

 

Dalam mencari pendanaan, perseroan juga berencana menerbitkan obligasi dengan emisi senilai Rp 1 triliun. Direktur Keuangan, Perencanaan dan Tresuri BTN, Nofry Rony Poetra menyampaikan, penerbitan instrumen surat utang kembali dilakukan pada tahun ini setelah sebelumnya perseroan tidak menerbitkan obligasi sepanjang tahun 2021.

 

"Penerbitan surat berharga, di 2022 akan rutin menerbitkan obligasi kembali, tahun lalu kita hentikan. Tahun ini kita akan menerbitkan [obligasi] Rp 1 triliun," kata Nofry, dalam konferensi pers, Selasa (8/2/2022).

 

Rencananya, penerbitan obligasi itu akan dilaksanakan antara kuartal kedua sampai dengan kuartal ketiga tahun ini. Berbarengan dengan rencana right issue yang bakal digelar pada tahun ini juga.