EmitenNews.com - Dalam pidato berdurasi sekitar 1 jam dan 45 menit, di parlemen, Jumat (14/8/2026), Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah pencapaian pemerintahannya. Prabowo didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka, mengungkapkan pemerintahannya yang telah berjalan selama 21 bulan atau 663 hari telah mengeluarkan 121 kebijakan transformatif. 

Berbicara dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD itu, Presiden juga mengemukakan Rancangan APBN 2027, yang naik 6,6% menjadi Rp4.972,2 triliun. Pemerintah memperkirakan defisit APBN justru turun 2,6%, dari Rp689,1 triliun menjadi Rp 671,2 triliun. Rasio defisit terhadap PDB turun 0,28 poin dari 2,68% menjadi 2,40%.

Menjelaskan hal tersebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan defisit APBN 2027 akan tetap terjaga di bawah 3%, meskipun Rancangan APBN 2027 yang dibacakan Presiden Prabowo Subianto naik 6,6% menjadi Rp 4.972,2 triliun.

Menkeu Purbaya mengungkapkan, kenaikan APBN 2027 yang tembus angka Rp4.000 triliun masih aman, mengingat proyeksi setoran pajak 2027 juga dipatok naik 12,1% menjadi Rp2.591,4 triliun.

Dalam keterangan sebelumnya, Purbaya mengatakan penerimaan pajak hingga akhir Juli 2026 masih tumbuh lebih dari 23% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tren pertumbuhan setoran pajak ini diprediksi akan berlanjut pada 2027.

"Pajak dengan keadaan sekarang kan sudah tumbuh. Bisa diperkirakan, defisit 2,40%. Penerimaan pajak kelihatannya akan membaik. Kalau sama dengan sekarang saja, bisa lebih bagus daripada yang direncanakan itu," kata Purbaya, Jumat (14/8/2026).

Purbaya mengemukakan, tax ratio kemungkinan akan naik bukan 9,3%, bahkan sangat mungkin lebih. “Kalau rokok masuk, ada tambahan lagi sedikit nanti. Kalau pertumbuhan ekonomi lebih cepat juga kita akan dapatkan pajak lebih banyak lagi. Jadi kita akan kerjakan itu."

Pemerintah akan selalu memonitor kondisi APBN dari bulan ke bulan. Jika sewaktu-waktu dibutuhkan efisiensi, maka pemerintah akan menetapkan efisiensi.

Tetapi, dari data yang mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan itu, optimistis tidak perlu menerapkan program efisiensi yang banyak dikeluhkan pihak daerah itu. “Kita akan jaga terus defisit di bawah 3% sesuai dengan perintah Bapak Presiden." ***