EmitenNews.com - Aparat Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan masih memiliki PR besar menjelang penutupan tahun anggaran 2026. Masih ada kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun, yang harus dipenuhi dalam dua bulan terakhir 2026 untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBN. 

Hingga Oktober 2026, realisasi setoran pajak baru mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2% dari target Rp2.357,7 triliun. Menteri  Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, kekurangan penerimaan tersebut menjadi pekerjaan yang harus dikejar Direktorat Jenderal Pajak.

Menkeu Suahasil Nazara mengemukakan hal tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026 di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

“Bukan pekerjaan mudah mengumpulkan Rp1.800 triliun dan masih ada Rp514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak. Rp514 triliun itu dipakai untuk belanja negara,” kata Suahasil Nazara.

Penerimaan pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan belanja negara. Karena itu, pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi dan target penerimaan tahun ini tercapai.

Karena itu, menkeu meminta masyarakat dan media turut mendukung upaya pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Pasalnya, dana dari pembayaran pajak akan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara.

Penerimaan pajak hingga Oktober 2026 sebenarnya mencatatkan pertumbuhan 23,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Suahasil menyebut peningkatan ini sejalan dengan aktivitas ekonomi yang membaik serta perbaikan administrasi perpajakan.

Selain itu, implementasi sistem Coretax juga dinilai membantu proses pembayaran pajak menjadi lebih mudah bagi wajib pajak.

Bagusnya lagi, pemerintah juga mencatat pertumbuhan pada sejumlah komponen penerimaan pajak. PPh nonmigas meningkat seiring aktivitas ekonomi dan administrasi perpajakan. PPh migas tumbuh 84,7% mengikuti kenaikan harga minyak bumi.

Penerimaan PPN dan PPnBM turut ditopang konsumsi domestik serta daya beli masyarakat yang masih kuat.