EmitenNews.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menargetkan 80.000 Rumah Tangga tidak mampu dan yang tinggal di daerah terdepan, tertinggal dan terluar (3T) menjadi sasaran program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).


Hal itu dikemukakan Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wanhar, saat meresmikan 1.476 rumah tangga di 21 kecamatan di Banyumas, Selasa (11/10). Bersamaan dengan itu dilaksanakan pula peresmian 398 rumah tangga BPBL di Desa Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang dan 656 rumah tangga di Kabupaten Mempawah.


Hadir dalam perersmian Anggota Komisi VII DPR RI Katherine Oendoen, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar dan Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, pada Selasa (11/10).


Wanhar menyampaikan pemerintah melalui Kementerian ESDM menargetkan Rasio Elektrifikasi mencapai 100% pada tahun 2022, dengan memenuhi akses listrik bagi seluruh desa dan dusun di daerah 3T salah satunya di Kabupaten Bengkayang dan Mempawah ini.


"Kabupaten Bengkayang rencananya akan dipasang sebanyak 398 rumah tangga di mana beberapa di antaranya terdapat di Desa Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang ini. Di samping Kabupaten Bengkayang, penyalaan pertama program BPBL juga dilakukan di Kabupaten Mempawah dimana rencana pemasangan sebanyak 656 rumah tangga," ujar Wanhar.


Wanhar menjelaskan, masyarakat penerima program BPBL akan mendapatkan instalasi listrik rumah berupa 3 titik lampu dan 1 kotak kontak, pemeriksaan dan pengujian instalasi Sertifikat Laik Operasi (SLO), penyambungan ke PLN, dan token listrik pertama.


Sementara itu Anggota Komisi VII DPR RI Katherine Oendoen mengatakan, masih banyak desa-desa di daerah 3T yang belum terlistriki dan berharap dapat disentuh melalui program ini.


"Masih banyak desa yang tidak teraliri listrik, saya berharap pemerintah dan PLN memberi prioritas terhadap daerah pedalaman mengalami penerangan seperti daerah lain," ujar Katherine.


Katherine meminta masyarakat yang belum mendapatkan penerangan dari program ini agar tidak berkecil hati, dan berjanji akan mengupayakan akan mendapat bantuan pada tahun anggaran mendatang.


"Kami di Komisi VII memperjuangkan program ini tetap harus ada, kami ingin masyarakat kami menikmati sama dengan daerah lain terutama daerah jawa yang saat ini sudah surplus," ujarnya.