EmitenNews.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mempertemukan para pemangku kepentingan sektor fiskal dan moneter dalam sebuah rapat koordinasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Pertemuan tersebut digelar untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat sinergi kebijakan guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Sufmi Dasco Ahmad, serta dihadiri Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Menurut Dasco, DPR sengaja menginisiasi pertemuan tersebut untuk memastikan koordinasi antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia berjalan selaras di tengah berbagai tantangan ekonomi global maupun domestik.

"Pada hari ini kami Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga pada otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik," ujar Dasco, seperti dikutip dari laman resmi DPR RI.

Ia menyebut, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis yang akan ditindaklanjuti oleh masing-masing pihak sesuai kewenangannya.

Meski tidak merinci poin-poin kesepakatan yang dicapai, Dasco menegaskan koordinasi yang erat antara pemerintah dan bank sentral menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta memperkuat kepercayaan pelaku usaha dan investor.

Langkah DPR mempertemukan otoritas fiskal dan moneter ini juga menjadi sinyal bahwa harmonisasi kebijakan ekonomi tetap terjaga di tengah berbagai spekulasi yang sempat beredar di pasar mengenai hubungan antarotoritas ekonomi.

Melalui penguatan koordinasi tersebut, DPR berharap kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan lebih sinkron sehingga mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.