EmitenNews.com—Selain mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) PT Adhi Karya (Persero) Tbk mengincar dana Rp 1,89 triliun dari rights issue untuk membiayai sejumlah proyek. Namun, aksi korporasi ini berjalan tidak optimal.

Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson mengatakan, pihaknya menyiapkan sejumlah opsi pembiayaan agar proyek yang akan dibiayai dari rights issue terus berjalan. Opsi yang disiapkan yakni menggunakan dana sendiri atau pinjaman.


"Ini memang dengan pencapaiannya yang tidak optimal dari rights issue, kemungkinan kami akan memenuhi pendanaannya dengan dana sendiri atau dana pinjaman, diharapkan proyeknya bisa berjalan terus," terangnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI, Rabu (9/11/2022).

Entus mengatakan, dana dari rights issue ini akan digunakan untuk sejumlah proyek. Salah satunya, Tol JORR Elevated ruas Cikunir-Ulujami. "Untuk rights issue-nya penggunaannya akan digunakan Tol JORR Elevated ruas Cikunir-Ulujami, preservasi jalan timur lintas Sumatera Selatan, dan ada fasilitas pengelolaan limbah terpadu Kawasan Industri Medan, di KIM," ungkapnya.


Proses rights issue sendiri masih berjalan. Entus mengatakan, dana yang masuk dari aksi korporasi ini baru 36%.

"Dan untuk proses rights issue, hari ini adalah di bagian poin terakhir tanggal 9-11 November ini pembelian saham tambahan dan penjatahan saham tambahan, mudah-mudahan 2 hari ini bisa ada tambahan lebih banyak. Karena catatan sementara kami yang sudah masuk dananya, good fund itu baru 36%," imbuhnya.

Untuk diketahui, Adhi sudah mendapatkan perolehan kontrak baru Rp 18,1 triliun di luar pajak, naik 57,3% dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 11,5 triliun.


Di sisi lain, Adhi juga mendapatkan PMN yang akan digunakan untuk proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo, dan jalan Tol Yogyakarta-Bawen, dan SPAM Karian.

Entus juga menyebutkan beberapa manfaat PMN dan Right Issue bagi Adhi dan juga masyarakat. Menurut Entus, yang pertama adalah keterkaitan dengan program pemerintah, yakni untuk mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Selain itu juga untuk tujuan berkelanjutan seperti berkontribusi untuk peningkatan PDB/PDRB, penciptaan lapangan kerja, kontribusi fiskal, dan pajak," jelas Entus dalam Rapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11/2022).