Setahun Program LMW, Wapres Gibran Minta Peta Jalan Dioptimalkan
:
0
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengarahkan agar peta jalan dari Program Lapor Mas Wapres (LMW) terus dioptimalkan sebagai muatan dalam memformulasi kebijakan pemerintah. Dok. iNews.
EmitenNews.com - Program Lapor Mas Wapres (LMW) jalan terus. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengarahkan agar peta jalan dari Program Lapor Mas Wapres (LMW) terus dioptimalkan sebagai muatan dalam memformulasi kebijakan pemerintah. Tidak terasa, Program layanan itu, telah mencapai satu tahun, sejak resmi diluncurkan pada 11 November 2024.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar, mengungkapkan hal tersebut dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (27/11/2025)., menyikapi satu tahun perjalanan Lapor Mas Wapres, sejak resmi diluncurkan 11 November 2024 hingga sekarang.
"Beliau, Wapres Gibran, mengarahkan untuk terus dioptimalkan peta jalan dari Lapor Mas Wapres ini sebagai muatan dalam memformulasi kebijakan," kata Al Muktabar.
Selama satu tahun berjalan, tercatat 16.505 laporan masuk dari berbagai daerah. Masalah yang diadukan, mencakup isu pendidikan, sosial, lingkungan, hingga pertanahan.
Hingga 10 November 2025, mayoritas laporan disampaikan melalui kanal WhatsApp (66,07 persen). Sisanya masuk melalui layanan tatap muka setelah registrasi di laman lapormaswapres.id.
Bagusnya, seluruh laporan tersebut telah ditindaklanjuti melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait. Dengan begitu dipastikan setiap suara masyarakat mendapatkan perhatian dan respons yang nyata.
Salah satunya, laporan dari Dinda Rosita, mahasiswi Universitas Widyagama Malang. Masuk melalui WhatsApp ke LMW pada Februari 2025, Sang pelapor mengaku berhenti kuliah tiga tahun akibat tunggakan biaya dan kondisi ekonomi keluarga.
"Sekretariat Wapres kemudian meneruskan aduan itu kepada Pemkab Blitar untuk diverifikasi," katanya.
Hasil verifikasi menunjukkan Dinda Rosita layak menerima bantuan. Kemudian, Baznas Kabupaten Blitar menyalurkan bantuan pendidikan sesuai total tunggakan langsung ke perguruan tinggi untuk menjamin ketepatan sasaran bantuan.
Sekretaris Wapres menyatakan komitmen peningkatan kualitas layanan dalam menindaklanjuti laporan masyarakat dengan prinsip keadilan, empati, dan akuntabilitas.
Related News
Isu Tambang Ujung Kulon, ESDM Pastikan Tak Ada Izin Terbit
Kuasai 78% Layanan Terminal Kendaraan, IPCC Lakukan Ini di Pontianak
55.364 Lulusan Siap Magang, 50% Ditargetkan Terserap Kerja
Obligasi Daerah tak Direstui Pusat, Gubernur Pramono Berpaling ke SMI
Danamon (BDMN) Dorong Transformasi Berdampak Nyata
Minta Maaf ke Singapura & Malaysia, Prabowo: 104 Perusahaan Diselidiki





