EmitenNews.com - Pemerintah terus berupaya menjalankan program bantuan sosial secara tepat sasaran. Saat ini, pemerintah tengah mempercepat transformasi digital dalam penyaluran bansos. Dari keberhasilan uji coba yang berjalan di Banyuwangi, jawa Timur, pemerintah akan meluncurkan sistem bansos digital ini, Februari-April 2026.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan hal tersebut dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (3/10/2025).

Luhut Binsar Pandjaitan memastikan, sistem bansos digital akan segera diluncurkan secara nasional sekitar bulan Februari dan/atau hingga April 2026. Ia mengemukakan uji coba di Banyuwangi, sejak hampir dua bulan terakhir ini, menunjukkan hasil baik.

“Sudah hampir 2 bulan lebih, kita coba sistem bansos secara digital itu dengan Kementerian Sosial. Selama ini kan data dari Kementerian Sosial itu paling susah, sehingga banyak yang tidak mencapai target," ujar Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam uji coba di Banyuwangi, Luhut mengaku puas dengan hasilnya. Sistem digital berbasis face recognition (pengenalan wajah) dan verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dinilai mampu menutup celah manipulasi penerima bansos.

Luhut melakukan peninjauan langsung pilot project penyaluran bansos digital di Desa Suko, Kalipuro, Banyuwangi. Dari total 680 ribu kepala keluarga di daerah itu, baru 148 ribu yang tercatat sebagai penerima bansos, sedangkan pendaftar sudah mencapai 257 ribu orang.

Luhut juga menemukan fakta timpang: ada warga yang menerima tiga program bantuan sekaligus, sementara sebagian lainnya tidak mendapat bantuan apa pun. "Inilah mengapa transformasi digital penting dan perlu segera diimplementasikan," tulis Luhut di postingan video Instagram @luhut.pandjaitan, Kamis (2/10/2025).

Di Banyuwangi, Luhut juga melihat masih banyak warga, terutama petani kopi, yang tidak memiliki ponsel atau akses sinyal. Meski begitu, mereka tetap bisa mendaftar karena sistem memungkinkan warga mengusulkan diri maupun tetangga yang berhak menerimanya.

Penerapan sistem secara digital ini akan menghapus praktik lama penyaluran bansos bisa dipolitisasi oleh aparat desa. Kades, atau aparat desa nantinya dengan sistem digital ini, tidak bisa lagi seenaknya memasukkan penerima bansos meski tidak masuk kriteria penerima. 

Data integrasi kependudukan saat ini sudah berjalan dan dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto. Jika semua tahap uji coba sukses, bansos digital akan diadakan serentak tahun depan.