Sultan HB X Minta Perangkat Desa dan ASN Netral dalam Pemilu, Jika Melanggar ada Sanksi
Sultan Hamengku Buwono X. dok. Kompas.
EmitenNews.com - Jelang Pemilu 2024, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan seluruh perangkat desa di wilayahnya memegang komitmen untuk bersikap netral. Kalangan ASN juga sudah berjanji untuk netral. Jika tidak netral, Sultan mempertimbangkan menjatuhkan sanksi.
"Yang penting semua bisa melaksanakan dan konsisten untuk memegang kesepakatan kita bersama," kata Sultan seusai deklarasi pemilu damai di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (21/11/2023).
Komitmen tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan 7.000 perangkat desa di Monumen Jogja Kembali (Monjali), Sleman, D.I. Yogyakarta, pada 28 Oktober 2023.
Kala itu, Sultan telah meminta perangkat desa bersikap netral dengan tidak berpihak pada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024 demi mencegah polarisasi di tengah masyarakat.
"Saya sudah mendeklarasikan ya bahwa perangkat desa harus netral, itu saja," katanya.
Raja Keraton Yogyakarta itu menyebut bakal mempertimbangkan sanksi manakala menjumpai perangkat desa di DIY yang terbukti tidak bersikap netral.
"Itu konsekuensi. Itu nanti akan kami pikirkan, tapi jangan sekarang. Nanti dikira kami mengancam, nanti jadi salah lagi," kata Ngarsa Dalem, sapaan Sultan HB X.
Tidak hanya perangkat desa, seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DIY juga telah menandatangani pakta integritas untuk bersikap netral pada Pemilu 2024.
"Saya pun berani menindak aparat saya. Kalau tidak netral ya berarti tidak konsisten, semua sudah menandatangani," kata Sultan menegaskan.
Related News
Bandung Catat Investasi Rp10,16 Triliun, Terbesar Sektor Jasa Lainnya
Mentan Minta Satgas Pangan Telusuri Daerah yang Harga Telur Naik
Melanggar Aturan Ruang Laut, KKP Segel Tiga Perusahaan di Sultra
Jaksa Agung Usut Pemodal Besar di Balik Tambang Timah Ilegal di Babel
Pertamina & Pengamat Ungkap Alasan Kilang RI Tak Digeber
Matangkan Tata Kelola Royalti Lagu dan Musik, Ini Target Pemerintah





