EmitenNews.com - Jajaran pemerintah belum seirama dalam implementasi suplai gas untuk industri. Presiden Prabowo Subianto terus melakukan berbagai upaya untuk menggenjot investasi di Indonesia. Termasuk merawat dan mendorong industri dalam negeri terus tumbuh berkembang walau dalam situasi ekonomi global yang terus bergejolak. Sayangnya, di tingkat bawah belum berjalan maksimal.

Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (10/5/2025), Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Industri (KADIN) Indonesia bidang Perindustrian Saleh Husin menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah mengenai gas industri. Menurut mantan Menteri Perindustrian itu, sejauh ini pemerintah belum seirama dalam implementasi suplai gas untuk industri.

"Namun, sangat disayangkan dalam pemerintahnya sendiri, baik kementerian dan lembaga terutama di level pelaksana lapangan, belum satu irama. Hal ini tercermin dengan masih sulitnya mendapatkan pasokan gas yang memadai untuk industri di dalam negeri," kata Saleh Husin. 

Beberapa pelaku bidang industri pengguna gas yang tergabung dalam KADIN bidang Perindustrian sudah mengeluh kesulitan mendapatkan pasokan alokasi gas. Padahal, pabriknya berada di pusat-pusat industri, seperti di Jawa Barat dan Jawa Timur. Bisa dibayangkan apa yang terjadi, di luar pulau Jawa, yang secara geografis lebih jauh.

"Sepertinya di tataran implementasi di lapangan mereka belum rela harga gas untuk industri ditentukan dengan harga yang dipatok pemerintah pusat sehingga suplainya dengan berbagai cara dipersulit. Jadi ego sektoralnya masih sangat kuat. Mereka tidak berpikir dampaknya secara nasional. Hanya berpikir sektoral," urai Saleh Husin. 

Dengan semangat itu, Kadin Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto diam-diam mendatangi pabrik-pabrik pengguna gas industri. Ini penting, untuk mengetahui secara langsung apa yang sebenarnya terjadi. Kalau hal ini dibiarkan berlarut-larut maka jangan berharap capaian ekonomi tumbuh 8%

“Hal ini sudah bisa kita lihat bersama sebagaimana yang telah dirilis oleh Biro Pusat Statistik. Pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2025 hanya tumbuh 4,87 %," sebutnya.

Saleh Husin kasihan melihat Presiden Prabowo yang begitu berapi-api ingin Indonesia maju. Sayangnya, tidak didukung oleh para pengambil keputusan di lapangan dalam hal suplai alokasi gas untuk industri yang tidak seirama dengan Presiden Prabowo.

Sementara itu, Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) mengungkapkan pemerintah belum melakukan tata kelola distribusi gas dalam negeri dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan kurangnya pasokan gas untuk industri saat ini.

Wakil Ketua FIPGB Achmad Widjaja, mengungkapkan salah satu infrastruktur as yakni pipa transmisi gas South Sumatera West Java (SSWJ) sudah menurun pasokannya bahkan sejak 3-5 tahun lalu.

"Siapapun sudah tahu bahwa kondisi SSWJ sudah decline dari sejak 3-5 tahun yang lalu," jelasnya kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, dikutip Kamis (10/4/2025).

Selain itu, Achmad Widjaja menilai koordinasi pemerintah belum dilakukan secara maksimal seiring dengan tata kelola yang juga dinilai belum baik. "But we are never doing as per tata kelola yang sudah benar-benar struktur. Ini problem utamanya ada di pemerintah yang tidak terkoordinasi. One into the other artinya masing-masing jalan masing-masing." 

Dalam penilaian Achmad Widjaja, sejatinya isu pasokan gas bukan menjadi masalah jika alokasi, pemakaian, dan kebutuhan industri bisa ditata dengan baik. Dia menilai, lantaran diberlakukannya skema perseroan, maka pasokan gas untuk industri menjadi kurang merata.

Misalnya, kilang Tangguh belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk memproduksi gas dan justru lebih banyak melayani untuk produk ekspor. ***