EmitenNews.com - Pasar obligasi Indonesia memasuki tahun 2026 dengan dinamika yang masih dipengaruhi oleh faktor global seperti ketidakpastian arah kebijakan moneter AS, tensi geopolitik yang kembali meningkat serta perang dagang yang masih terus berlanjut. Namun optimisme datang dari dalam negeri, didukung oleh ketahanan domestik yang kuat, kebijakan fiskal yang ekspansif dan ruang pelonggaran kebijakan moneter di Indonesia.

Dalam Tinjauan Pasar Surat Utang Indonesia Tahun 2025 yang dirilis Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI), Jumat (2/1), ketidakpastian kebijakan moneter AS terlihat dari Dot plot The Fed pada akhir tahun 2025 dimana opini partisipan FOMC cukup terbelah pada rentang 3,75%-3,00%, mengindikasikan tiga sampai satu kali pemangkasan suku bunga pada 2026. Pelaku pasar melalui Fed Watch Tool memprediksi bahwa pemangkasan suku bunga pada tahun 2026 akan berlangsung sebanyak tiga kali sehingga Fed Fund Rate akan mencapai level 3,25%-3,00% pada tahun akhir tahun 2026.

Namun, prediksi itu dapat bergeser terutama jika inflasi AS tetap tidak turun secara signifikan akibat kebijakan fiskal Trump yang ekspansif dan tarif impor yang berpotensi mendorong inflasi barang.

PHEI juga menerangkan, Yield US Treasury diperkirakan masih akan bertahan di level yang relatif tinggi pada paruh awal 2026, sebelum tren penurunan yang lebih stabil mulai terlihat pada paruh kedua seiring meredanya tekanan inflasi AS. Jika pelonggaran The Fed berjalan bertahap, investor asing kemungkinan masih berhati-hati dalam meningkatkan exposure obligasi di emerging markets termasuk Indonesia.

Dengan demikian, permintaan domestik tetap menjadi jangkar utama bagi pasar obligasi Indonesia. Dari sisi domestik, Dengan inflasi yang terus terjaga dalam target Bank Indonesia dan nilai tukar Rupiah yang lebih stabil pada semester II-2025, Bank Indonesia diperkirakan memiliki ruang untuk melanjutkan penurunan suku bunga di 2026.

Sementara itu, PHEI menilai, penurunan BI-Rate secara bertahap dapat memberikan dukungan positif bagi pasar obligasi Indonesia. Fokus lain akan tertuju pada postur fiskal pemerintahan Prabowo–Gibran. Dengan defisit APBN yang direncanakan 2,78% dari PDB pada 2025, APBN 2026 berpotensi tetap ekspansif dengan defisit 2,48% dari PDB untuk mendukung rogram-program prioritas, sehingga supply SBN diprediksi akan tetap besar.

Meski demikian, kepastian arah kebijakan fiskal dan strategi pembiayaan pemerintah akan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pasar.

Dari sisi suppy & demand, dalam kondisi global yang masih tidak sepenuhnya kondusif bagi aliran dana asing, kekuatan permintaan domestik kembali menjadi mesin utama. Institusi Bank dan juga non-bank diharapkan kembali menjadi penopang utama pasar obligasi Indonesia dikarenakan preferensi tinggi terhadap SBN.

Di sini, pemerintah menargetkan penerbitan SBN neto pada tahun 2026 sebesar Rp749,20 triliun, sekaligus berpotensi melanjutkan strategi pre-funding seperti pada tahun 2025 guna mengelola risiko pembiayaan, khususnya di tengah potensi peningkatan volatilitas global.

Sementara itu, penerbitan SBN ritel diperkirakan tetap besar mengingat keberhasilan perluasan pasar investor ritel beberapa tahun terakhir.

Di sisi korporasi, kebutuhan refinancing pada tahun 2026 diprediksi akan kembali tinggi dengan jumlah obligasi korporasi yang jatuh tempo mencapai Rp156,9 triliun. Secara kuartalan, jatuh tempo obligasi korporasi relatif terkonsentrasi pada semester II - 2026, dengan rincian Q1-2026 sebesar Rp26,16 triliun, Q2-2026 sebesar Rp26,71 triliun, Q3-2026 sebesar Rp61,24 triliun, dan Q4 sebesar Rp42,79 triliun.

Kondisi tersebut juga didikung oleh pelonggaran kebijakan moneter yang mendorong biaya pendanaan (cost of funds) menjadi lebih rendah, sehingga memberi ruang bagi korporasi untuk melakukan penerbitan ulang obligasi. (*)