EmitenNews.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar kembali ditutup melemah 49 poin atau ke level Rp17.382, setelah sebelumnya ditutup di level Rp13.359.

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, memperkirakan untuk perdagangan pekan depan rupiah masih bergerak fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp17.380-Rp17.430.

Sejumlah sentimen masih turut mempengaruhi nilai tukar rupiah, di antarnya ketegangan geopolitik global kembali menjadi sorotan pasar setelah konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas di tengah upaya pembukaan Selat Hormuz.

Sebelumnya, kedua negara disebut hampir mencapai kesepakatan yang berpotensi mengakhiri konflik sekaligus membuka kembali akses penuh Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dan gas dunia. Namun, pertempuran kembali pecah dan mengancam gencatan senjata yang masih rapuh.

Iran menuding Amerika Serikat melanggar kesepakatan gencatan senjata setelah terjadi serangan terhadap kapal tanker minyak Iran, kapal lainnya, serta wilayah sipil di sekitar selat dan daratan Iran. Di sisi lain, AS menyebut serangan tersebut sebagai balasan atas aksi Iran terhadap kapal angkatan laut Amerika yang melintas di kawasan tersebut.

Meski demikian, Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa gencatan senjata masih tetap berlaku.

“Pasar masih melihat konflik di Timur Tengah ini sebagai risiko besar karena menyangkut distribusi energi global. Selat Hormuz menjadi jalur penting bagi perdagangan minyak dunia,” ujar Ibrahim, Jumat (8/5/2026).

Dari domestik, perhatian pasar tertuju pada posisi utang pemerintah Indonesia yang terus meningkat. Hingga 31 Maret 2026, total utang pemerintah tercatat mencapai Rp9.920,42 triliun atau naik hampir 3 persen dibanding posisi Desember 2025 sebesar Rp9.637,9 triliun.

Adapun rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat sebesar 40,75 persen.

Pemerintah menyatakan pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati dan terukur guna menjaga portofolio utang tetap optimal sekaligus mendukung pembiayaan APBN dan pengembangan pasar keuangan domestik.