Tiket Pesawat Mahal, Kemenhub Ungkap Faktor Pemicunya
:
0
Industri penerbangan nasional berada dalam tekanan. Di satu sisi jumlah armada pesawat menyusut signifikan, di sisi lain jaringan bandara justru terus bertambah. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu pemicu mahalnya harga tiket pesawat yang dikeluhkan masyarakat. Faktornya, yaitu avtur mahal, biaya masuk bandara, dan PPN. Dok. STTD.
EmitenNews.com - Industri penerbangan nasional berada dalam tekanan. Di satu sisi jumlah armada pesawat menyusut signifikan, di sisi lain jaringan bandara justru terus bertambah. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu pemicu mahalnya harga tiket pesawat yang dikeluhkan masyarakat. Faktornya, yaitu avtur mahal, biaya masuk bandara, dan PPN.
"Kalau per hari ini, kita cuma punya 388 pesawat yang serviceable dari total 566. Jadi ada 178 pesawat yang tidak bisa beroperasi," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa dalam launching Indonesia Aviation Association (IAA), di Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Saat yang sama, Indonesia harus melayani jaringan bandara yang sangat luas. Jumlah bandara saat ini mencapai 257 dan akan terus bertambah hingga hampir 300 bandara dalam waktu dekat. Termasuk bandara milik Angkasa Pura Indonesia dan rencana Bandara Bali Utara.
Keterbatasan armada juga berdampak langsung pada jaringan rute. Saat ini hanya tersisa sekitar 290 rute domestik yang melayani 123 kota, sedangkan rute internasional tercatat 155 rute dengan 56 maskapai asing dari 27 negara.
"Airline kita cuma 14, termasuk dua kargo, yang melayani seluruh Indonesia. Jelas ini kurang," kata Lukman.
Upaya pemulihan industri penerbangan pascapandemi Covid-19 juga belum sepenuhnya tuntas. Secara keseluruhan, jumlah penumpang baru mencapai sekitar 88% dibandingkan tahun 2019, dengan penerbangan domestik masih tertinggal jauh.
Dengan kondisi tersebut, kenaikan harga tiket menjadi konsekuensi yang sulit dihindari. Tekanan biaya juga diperparah oleh faktor di luar kewenangan Kemenhub, seperti harga avtur, biaya kebandarudaraan, serta penerapan PPN. ***
Related News
Isu Tambang Ujung Kulon, ESDM Pastikan Tak Ada Izin Terbit
Kuasai 78% Layanan Terminal Kendaraan, IPCC Lakukan Ini di Pontianak
55.364 Lulusan Siap Magang, 50% Ditargetkan Terserap Kerja
Obligasi Daerah tak Direstui Pusat, Gubernur Pramono Berpaling ke SMI
Danamon (BDMN) Dorong Transformasi Berdampak Nyata
Minta Maaf ke Singapura & Malaysia, Prabowo: 104 Perusahaan Diselidiki





