EmitenNews.com - Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menolak privilese mengelola tambang yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada ormas keagamaan. KWI memastikan tidak akan mengajukan izin kelola tambang. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) juga menolak. Tetapi, Presiden Jokowi menegaskan, izin tambang diberikan untuk badan usaha milik ormas keagamaan.

Ketua KWI dan Uskup Agung Jakarta Prof Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo menyebutkan meski masuk daftar penerima, pihaknya tidak akan mengajukan untuk memiliki izin kelola tambang. KWI sebagai lembaga pelayanan keagamaan, merasa pengelolaan usaha tambang, bukan menjadi wilayahnya.

"Saya tidak tahu kalau ormas-ormas yang lain ya, tetapi di KWI tidak akan menggunakan kesempatan itu karena bukan wilayah kami untuk mencari tambang dan lainnya," kata Kardinal Suharyo usai bersilaturahmi di Kanwil Kemenag DKI Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Dalam keterangannya Rabu (5/6/2024), Sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian, Migrant, dan Perantau serta Keutuhan Ciptaan KWI Marthen Jenarut mengatakan gereja Katolik selalu mendorong tata kelola pembangunan sesuai prinsip berkelanjutan. Ia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. 

“Karena itu, KWI sepertinya tidak berminat untuk mengambil tawaran tersebut," kata Marthen Jenarut.

Menurut Marthen Jenarut, KWI berdiri pada 1927 sebagai lembaga keagamaan. Peran KWI hanya berkaitan dengan tugas-tugas kerasulan diakonia (pelayanan), kerygma (pewartaan), liturgi (ibadat), martyria (semangat kenabian).

Dengan semangat itu, KWI tetap konsisten sebagai lembaga keagamaan yang melakukan pewartaan dan pelayanan. KWI menegaskan ingin mewujudkan tata kehidupan bersama yang bermartabat.

"KWI selalu memegang prinsip kehati-hatian agar segala tindakan dan keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pelayanan Gereja Katolik yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, keadilan solidaritas, subsidiaritas, kesejahteraan umum/kebaikan bersama serta menjaga keutuhan ciptaan alam semesta," ucap Marthen.

Gereja Katolik tidak mengenal ormas-ormas keagamaan. KWI pun tidak membawahi ormas keagamaan Katolik mana pun. Meski begitu Marthen Jenarut mengatakan, memang ada ormas keagamaan yang dibentuk masyarakat atas nama Katolik. Dia berharap ormas-ormas itu tetap menjalankan ajaran Katolik.

"Gereja katolik sangat mengharapkan ormas-ormas dengan nama Katolik untuk taat terhadap prinsip spiritualitas dan ajaran sosial Gereja Katolik dalam setiap tindakannya," ucapnya.