EmitenNews.com - Sejak terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas P2DD hingga saat ini, capaian transaksi non tunai untuk pajak daerah dan belanja daerah sudah mencapai di atas 90% untuk sebagian besar wilayah di Indonesia.


Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Ferry Irawan selaku Ketua Pelaksana Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) TP2DD se-Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, Selasa (7/05), di Surabaya.


Bertolak belakang dengan transaksi pajak dan belanja daerah, implementasi non tunai untuk transaksi retribusi, masih cukup minim. "Hal ini sejalan dengan temuan dan roadmap percepatan dan perluasan digitalisasi di Jawa Timur, target capaian retribusi non tunai yaitu 65% untuk tahun 2027 karena cukup banyaknya jenis retribusi yang ada dan kompleksnya kondisi di lapangan," ujarnya.


Lebih lanjut, Deputi Ferry menekankan bahwa terdapat korelasi yang positif antara kualitas program unggulan dan capaian indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dengan hasil evaluasi kinerja TP2DD.

Seluruh TP2DD diharapkan menyusun program kerja yang dapat menjawab tantangan atau masalah percepatan dan perluasan digitalisasi di wilayah masing-masing. Beberapa kebijakan yang relevan dan perlu ditempuh untuk memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah diantaranya meliputi penguatan regulasi dan koordinasi di tingkat daerah.


Sebagai salah satu amanat Rakornas P2DD, penguatan ekosistem digital belanja Pemerintah Daerah melalui penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) juga perlu terus didorong. Implementasi KKI sendiri tidak terlepas dari peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) selaku pengelola RKUD. Untuk itu diperlukan penguatan aspek digital BPD dalam rangka penguatan kebijakan ETPD pemda.


“Untuk mendukung ekosistem, optimalisasi infrastruktur juga menjadi kunci. Ketersediaan layanan sinyal lewat Proyek Strategis Nasional (PSN) Satelit Satria perlu didukung dengan kebijakan daerah termasuk APBD,” pungkas Deputi Ferry.


Bersamaan dengan HLM tersebut, juga dilakukan pemberian apresiasi kepada pemda level digital dengan nilai 100% serta pemda dan OPD yang memiliki nilai transaksi KKI tertinggi se-Jawa Timur oleh PJ Gubernur Jawa Timur.(*)