EmitenNews.com - Masih ada kendala dalam upaya mengubah Bandara Internasional Jawa Barat, Kertajati, di Kabupaten Majalengka menjadi pusat perawatan. Menjadikan Bandara Kertajati sebagai bengkel pesawat belum bisa langsung direalisasikan. Pemerintah masih harus menyelesaikan proses pengalihan aset dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada pemerintah pusat sebelum proyek tersebut dijalankan.

Dalam keterangannya yang dikutip Kamis (23/7/2026), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan proses administrasi menjadi tahapan penting agar pemerintah pusat dapat mengambil alih pengelolaan Bandara Kertajati. Menurut dia, pengalihan aset menjadi dasar sebelum berbagai rencana pengembangan mulai dieksekusi.

"Kita inginnya secepatnya, tapi semua butuh proses. Ada pengalihan aset yang tadinya milik Pemprov Jawa Barat untuk kemudian pengelolaannya akan dialihkan ke Pemerintah Pusat," ujar Prasetyo Hadi kepada pers, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2026).

Setelah proses tersebut rampung, pemerintah akan mempercepat pengembangan Bandara Kertajati sebagai pusat perawatan pesawat nasional. Langkah itu merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan aset negara yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

Mensesneg Prasetyo menegaskan pemerintah tidak ingin Bandara Kertajati menjadi proyek yang berhenti tanpa memberikan manfaat ekonomi. Berbagai skenario terus disiapkan agar bandara tersebut mampu menghasilkan nilai tambah bagi negara.

"Bagaimana kita mengoptimalkan aset yang sudah kita bangun, itu bisa memberikan manfaat yang lebih optimal," katanya.

Pemerintah meyakini keberadaan pusat perawatan pesawat nantinya tidak hanya menghidupkan aktivitas penerbangan di Kertajati. Kehadiran industri pendukung juga diperkirakan akan menciptakan efek berganda bagi perekonomian masyarakat sekitar.

Ketika aktivitas bandara kembali meningkat, ekosistem ekonomi baru akan tumbuh secara alami. Dampaknya diperkirakan dirasakan mulai dari sektor jasa, perdagangan hingga lapangan kerja di wilayah Majalengka dan sekitarnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengusulkan pelepasan kepemilikan saham mayoritas di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati kepada pemerintah pusat. Sebagai bagian dari skema tersebut, Pemprov Jabar mengkaji mekanisme tukar kepemilikan dengan Bandara Husein Sastranegara di Bandung.

Saat ini Pemprov Jawa Barat menguasai sekitar 70 persen saham BIJB Kertajati, sedangkan sisanya dimiliki PT Angkasa Pura II dan Koperasi ASN Jawa Barat.