Wamenkeu Pastikan Tiga Pos Anggaran ini Aman dari Pengetatan

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara saat berbicara pada acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (26/2).
EmitenNews.com - Pemerintah melakukan review mendalam terhadap pos anggaran untuk memastikan pengalokasian yang lebih tepat sasaran. Meskipun dilakukan efisiensi, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa belanja pegawai, bantuan sosial, serta pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama.
“Belanja pegawai tidak ada yang dikurangi. Ini paling utama karena belanja pegawai ini adalah alat untuk birokrasi itu,” katanya saat berbicara pada acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (26/2).
Selain efisiensi, APBN 2025 juga diarahkan untuk memperkuat sektor riil melalui berbagai program strategis. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, sekaligus mendorong penggunaan bahan baku lokal dan menciptakan lapangan kerja.
“Kita akan mendorong ini (pelaksanaan MBG) supaya lebih cepat karena kita tahu bahwa ini menggunakan input lokal, menggunakan tenaga kerja lokal, dan kemudian baik untuk anak-anak kita di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Di sektor perumahan, pemerintah juga berkomitmen mempercepat pembangunan perumahan rakyat dengan meningkatkan kemitraan antara APBN dan sektor swasta. Menurut Wamenkeu Suahasil, sektor ini memiliki multiplier effect yang besar karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan serta menggerakkan berbagai industri terkait.
“Sektor perumahan ini sangat unik karena multiplier domestic-nya sangat tinggi. Dia pakai barang input domestik, dia memakai tenaga kerja domestik, dan kemudian ini akan bisa menyerap tenaga kerja, menghidupkan berbagai macam industri perumahan,” katanya.
Dengan pendekatan kebijakan fiskal yang lebih fleksibel, akuntabel, dan efisien, APBN 2025 diyakini akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“APBN itu kira-kira 15% dari total Produk Domestik Bruto kita. Maka kita perlu benar-benar memilih 15% belanja yang sangat krusial untuk bisa menciptakan 85% ekonomi Indonesia lainnya,” pungkas Wamenkeu Suahasil.(*)
Related News

Perkuat Sinergi, TCL Indonesia Gelar National Dealer Gathering 2025

PPH 21 dan PPN Bawa Penerimaan Pajak Bulan Maret Alami Rebound

Percepat Program Prioritas, Pemerintah Buka Blokir Anggaran Rp86,6T

Indonesia Bersaing dengan 72 Negara dalam Negosiasi Tarif dengan AS

BPS: April 2025 Terjadi Inflasi 1,95 Persen YoY

Lagi; Harga Emas Antam Turun Rp20.000 per Gram