EmitenNews.com - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin mengingatkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar dana haji yang dikelola lembaga itu dikembangkan secara optimal untuk berinvestasi. Sehingga keuntungannya diharapkan dapat mendukung subsidi biaya haji.


“Pertama tentu saja soal investasi itu kalau dalam UU investasi itu harus menguntungkan, aman. Itu memang butuh upaya-upaya yang lebih serius dari BPKH,” tandasnya dalam keterangan saat berkunjung ke Masjid Agung Cianjur, Minggu (19/02/2023).


Lebih jauh, Wapres menekankan BPKH selaku pengurus administrasi dan keuangan persiapan para calon jemaah haji perlu memiliki ahli-ahli investasi yang dapat mengelola keuangan menjadi usaha yang memberikan manfaat bagi penyelenggaraan haji, seperti travel, perumahan, katering, dan sebagainya.


“Memang perlu ada juga di situ ahli-ahli investasi yang bisa artinya memantau usaha-usaha apa, baik di Indonesia sendiri, maupun di Arab Saudi,” ujar Wapres.


Seiring dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023, pemerintah terus mempersiapkan berbagai kebutuhan haji. Wapres meminta pihak-pihak terkait terus melakukan evaluasi, sehingga pelayanan bagi jamaah haji Indonesia dapat optimal.


“Saya minta terus dievaluasi ya. kemarin itu sudah bagus di kesehatan, itu sudah lebih bagus ya untuk penanganannya di Arafah, Mina itu,” tegas Wapres


Menurut Ma'ruf pelayanan haji yang mencakup kesehatan, pembimbingan haji, konsumsi, serta akomodasi harus ditingkatkan kualitas pelayanannya.


“Saya kira harus optimal ya, pelayanan ini kan menyangkut masalah kesehatan, menyangkut masalah bimbingan haji, menyangkut masalah pemondokan, masalah tempat yang jangan terlalu jauh, kemudian juga kateringnya,” sambungnya.


“Ini memang (perlu optimalisasi pelayanan) karena itu ongkos haji ada kaitannya dengan biaya-biaya ini, pelayanan itu,” tambahnya.


Turut mendampingi Wapres pada keterangan per ini Wakil Gubernur Jabar UU Ruzhanul Ulum, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman, dan Ketua MUI Cholil Nafis.(*)