EmitenNews.com - PT Waskita Karya (Persero) Tbk meraih Nilai Kontrak Baru (NKB) sebesar Rp1,4 triliun hingga Juni 2025. Mayoritas kontrak tersebut merupakan proyek gedung.

Mulai dari Konstruksi Bangunan Gedung DRPD DIY, Pembangunan RSUD Akhmad Berahim di Kalimantan Utara, serta RSUD Tuan Besar Syarif Idrus di Kalimantan Barat.

Direktur Keuangan Waskita Karya Wiwi Suprihatno mengatakan, sebelum mengambil sebuah proyek, Perseroan telah melakukan mitigasi risiko melalui komite manajemen konstruksi.

Langkah itu, lanjut dia, guna memastikan proyek yang dikelola tidak membebani dari segi keuangan dan rendah risiko.

"Kini Waskita lebih selektif dalam memilih proyek baru. Perseroan berfokus pada proyek berskema monthly payment serta memiliki uang muka," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (19/6/2025).

Ia menyebutkan, sampai Juni 2025 Waskita mengelola 52 proyek yang tersebar di berbagai wilayah pulau di Indonesia.

Mulai dari pembangunan gedung, konektivitas, juga sumber daya air seperti bendungan dan irigasi.

"Waskita pun mengelola beberapa proyek strategis, di antaranya LRT Velodrome-Manggarai, Jalan Tol Palembang-Betung, dan Bendungan Jragung," kata Wiwi.

Baru-baru ini Waskita juga kembali meraih kontrak di Ibu Kota Nusantara (IKN) berupa Peningkatan Jalan Paket D di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B-1C IKN, Kalimantan Timur, dengan nilai proyek tersebut mencapai Rp396,6 miliar.

Tidak hanya mengejar kontrak baru, Wiwi menegaskan, Waskita saat ini juga fokus pada implementasi restrukturisasi, perbaikan tata kelola perusahaan, sekaligus transformasi pada sisi operasional dan keuangan.

 

Seperti diketahui, pada tahun lalu Perseroan sudah mendapat persetujuan dari 22 kreditur perbankan Master Restructuring Agreement (MRA) dan Kredit Modal Kerja Penjaminan (KMKP) 2021 dengan nilai outstanding sebesar Rp31,65 triliun.

 

Pada Oktober 2024, usulan restrukturisasi MRA terbaru itu sudah dinyatakan efektif. Dengan begitu, Perseroan sekarang memiliki fleksibilitas atas skema cash waterfall dan pengelolaan kas yang dimiliki, sehingga kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan lebih lancar, termasuk dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan utang vendor," tutur dia.