EmitenNews.com - Pemerintah punya jawaban soal keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, maupun Kampung Nelayan Merah Putih yang dinilai tersebar di lokasi tak lazim. Mulai dari wilayah pegunungan hingga kawasan pesisir.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, konsep program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu, memang bukan dibangun sebagai supermarket atau pusat ritel modern. Semua itu, sebagai offtaker hasil produksi desa sekaligus infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan berbagai bantuan dan program ke masyarakat.

"Membangun Koperasi Desa Merah Putih 80 ribu itu gimana? Nggak gampang. Mengubah budaya itu tidak gampang. Konsep Kopdes (Koperasi Desa) itu pak Presiden ingin ekonomi tumbuh dari desa. Intinya pemberdayaan," kata Menko Zulhas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di kantor pusat KKP, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Zulhas menanggapi sorotan publik yang mempertanyakan keberadaan koperasi desa maupun kampung nelayan di daerah pegunungan maupun di kawasan pesisir. Menurut dia, lokasinya justru disesuaikan dengan kebutuhan desa dan fungsi ekonominya.

"Memang seharusnya di mana? Karena dia melayani kepentingan desa itu sebagai offtaker. Yang kedua, itu infrastruktur pemerintah, bukan supermarket," jelas Ketua Umum PAN itu.

Ke depan Koperasi Desa/Kelurahan maupun Kampung Nelayan Merah Putih akan memegang peran penting sebagai simpul distribusi bantuan pemerintah di tingkat desa. Mulai dari bantuan sosial, beras, alat pertanian, hingga sarana produksi, disebut akan dikelola melalui koperasi desa agar pemanfaatannya lebih merata.

Zulhas menjelaskan soal infrastruktur pemerintah. Nantinya, kata dia, Kopdes itu yang akan menyalurkan bantuan beras 10 kg. Nanti Kopdes yang akan mengelola sehingga semua orang bisa pakai, tidak hanya untuk kelompok. “Jadi nanti bantuan untuk desa akan diserahkan di situ. Itu sebagai infrastruktur pemerintah." 

Titiek Soeharto Soal Pentingnya Peran Pemerintah Daerah

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi turut menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan program-program yang sudah dibangun pemerintah pusat. Termasuk Kampung Nelayan maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Titiek Soeharto meminta kepala daerah tidak membiarkan infrastruktur dan program yang sudah digelontorkan pemerintah berhenti sebagai proyek seremonial semata. Menurut dia, fasilitas yang telah dibangun harus benar-benar dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.