EmitenNews.com - Polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Kalangan dewan meluncurkan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Bola salju politik yang resmi bergulir di Senayan itu, bisa berujung pada pemakzulan Wapres Gibran. MPR pun siap menerima guliran dari kalangan DPR RI.

Dengan meluncurkan hak politik itu, pihak DPR menuntut kejelasan mengenai polemik keabsahan ijazah putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu.

Dalam pernyataannya, Rabu (11/11/2026), Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa mengonfirmasi bahwa usulan HMP telah melampaui syarat minimal pengajuan dan mendapat dukungan masif secara lintas partai. Sesuai dokumen yang telah diverifikasi pimpinan dewan, sebanyak 120 legislator telah resmi membubuhkan tanda tangan.

"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari delapan fraksi," ungkap Saan Mustopa, politikus Partai NasDem saat memimpin rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Saan membedah landasan konstitusional dari manuver ratusan wakil rakyat tersebut. Usulan HMP ini dikerucutkan dan secara spesifik merujuk pada ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Menarik dicermati, klausul krusial tersebut memberikan kewenangan kepada DPR untuk menyatakan pendapat atas dugaan pelanggaran hukum atau terkait pemenuhan syarat konstitusional seorang kepala maupun wakil kepala negara.

Para pengusul mengungkapkan, hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden.

Dengan masuknya dokumen usulan tersebut, Pimpinan DPR memastikan bahwa proses politik ini segera ditindaklanjuti dan diproses sesuai mekanisme tata tertib serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dukungan atas HMP ini rupanya mengalir tidak hanya dari fraksi oposisi, melainkan juga dari partai-partai di lingkaran kekuasaan. 

Rincian persebaran 120 anggota DPR yang menandatangani dokumen HMP: