Agar Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tak Layu Sebelum Berkembang
:
0
Ilustrasi foto pertumbuhan ekonomi.
EmitenNews.com - Berada di tengah lanskap global yang masih dipenuhi ketidakpastian pascapemulihan ekonomi dunia, Indonesia menetapkan standar yang sangat tinggi bagi dirinya sendiri yakni, mengejar pertumbuhan ekonomi di level 8 persen.
Bagi sebagian orang yang skeptis, angka ini mungkin terdengar seperti utopia atau janji politik semata. Namun, bagi saya yang telah menghabiskan puluhan tahun menganalisis pergerakan angka dan kebijakan di pasar modal, target ini bukanlah sebuah kemustahilan. Ini adalah sebuah tantangan yang bisa dijawab jika, dan hanya jika, mesin-mesin pertumbuhan ekonomi kita dinyalakan secara serentak dan maksimal.
Kita tidak bisa lagi mengandalkan cara kerja business as usual atau pertumbuhan organik yang hanya berkisar di angka 5 persen. Untuk melompat ke level 8 persen, kita membutuhkan transformasi struktural dan stimulus masif yang tepat sasaran. Berdasarkan analisis mendalam terhadap postur anggaran dan arah kebijakan strategis pemerintah, saya melihat ada lima pilar utama yang menjadi "bahan bakar roket" untuk membawa PDB kita terbang tinggi.
Kelima faktor ini saling terkait dan menciptakan efek domino yang positif. Jika satu pilar bergerak, ia akan menarik pilar lainnya. Mari kita bedah satu per satu strategi besar ini dengan kepala dingin dan kalkulator di tangan.
Konsumsi Rumah Tangga: Menjaga Dompet Rakyat Tetap Tebal
Pilar pertama dan yang paling krusial adalah konsumsi rumah tangga. Kita tidak boleh lupa bahwa lebih dari separuh ekonomi Indonesia digerakkan oleh belanja masyarakat. Jika rakyat menahan uangnya, ekonomi akan macet. Oleh karena itu, strategi "menggenjot consumer spending" adalah langkah wajib yang tidak bisa ditawar.
Pemerintah tampaknya sangat sadar akan hal ini dengan menggelontorkan berbagai insentif fiskal yang langsung menyasar daya beli. Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP untuk sektor properti dan otomotif, serta Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atau PPh 21 DTP bagi karyawan, adalah instrumen yang sangat cerdas.
Ketika pemerintah menanggung pajak penghasilan karyawan, efek psikologis dan riilnya langsung terasa. Gaji bersih yang dibawa pulang menjadi lebih besar. Uang tambahan di kantong konsumen dari take home pay ini tidak akan didiamkan begitu saja. Ia akan mengalir ke pasar untuk membeli kebutuhan sekunder, tersier, atau membayar cicilan. Begitu pula dengan subsidi listrik dan bantuan sosial yang tepat sasaran.
Tujuannya sederhana yakni menjaga agar uang di tangan rakyat tidak tergerus oleh inflasi atau biaya hidup dasar. Ketika rakyat memiliki uang lebih, mereka akan percaya diri untuk berbelanja. Belanja inilah yang membuat pabrik terus berproduksi, toko ritel tetap buka, dan perputaran uang di level akar rumput menjadi kencang. Tanpa konsumsi domestik yang kuat, mimpi 8 persen akan layu sebelum berkembang.
Hilirisasi: Transformasi dari Sekadar Negara Komoditas & Energi Menjadi Negara Industri
Related News
Dekolonisasi Pasar Modal RI, Saatnya Terapkan Politik Bebas Aktif
Rupiah Melemah, Benarkah Rakyat Desa Tak Terdampak?
BUMN Ekspor 1 Pintu, Pedang Bermata Dua Industri Komoditas Indonesia
Lika-Liku Rebalancing MSCI di Pasar Modal Kita
Asing Pesta Pora di Korea dan Thailand, Indonesia Masih Jadi Penonton
Rupiah & IHSG Tertekan: Saatnya Pemerintah Proaktif, Bukan Reaktif!





